Home / ---- / Arogan, Rektor UIN IB Padang “Kangkangi” Permenag, Proses Tender Cacat Hukum Tetap Dipaksakan

Arogan, Rektor UIN IB Padang “Kangkangi” Permenag, Proses Tender Cacat Hukum Tetap Dipaksakan

Padang (LN)—Proses tender/Lelang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang terindikasi “kangkangi” Peraturan Mentri Agama (Permenag) yang merupakan acuan dalam bekerja.

Meskipun sudah menyimpang dari aturan, namun beberapa paket pekerjaan TA.2019 tetap di paksakan untuk di lelang/tender.

Anehnya, Rektor UIN IB Padang selaku puncuk pimpinan tertinggi sadar akan hal itu, alan tetapi tetap membiarkannya.

Sikap arogansi yang tidak taat dan patuh terhadap peraturan itu, sepertinya sengaja dipertontonkan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No.75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementrian Agama yang berbunyi,

“Ketua ULP/UKPBJ harus dijabat oleh Kabag. Umum/Eselon III.a”.

Sementara, Ketua dan sekretaris ULP UIN IB Padang saat ini tidak masuk dalam kreteria sebagaimana yang sudah dipersyaratkan tersebut.

Karena, Ketua ULP UIN IB Padang yang dijabat Fajri Hidayat bukanlah sebagai Kabag. Umum dan belum eselon III.a.

Begitu juga dengan Sekretaris ULP UIN IB Padang yang kini dijabat Ardi, berstatus pegawai kontrak.

Seharusnya, jabatan tersebut di isi oleh Kasubag. Umum, bukan pegawai kontrak.

Hal ini jelas sudah “mengangkangi” ketentuan Permenag yang merupakan acuan dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan kementrian Agama RI.

Padahal peraturan itu seharusnya sudah berlaku efektif sejak ditetapkan, yakni 19 September 2013 lalu.

Artinya, proses lelang di UIN IB Padang selama ini, terindikasi cacat hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak kompeten.

Anehnya, hal itu dibiarkan sampai sekarang, tanpa ada tindakan dari rektor UIN IB Padang.

Terkait hal itu, kepala ULP UIN IB Padang, Fajri Hidayat saat dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan bahwa dirinya bukanlah sebagai Kabag. Umum dan belum eselon IIIa.

Sementara Rektor UIN IB Padang, Eka Putra Wirman didampingi bagian Humas Efrizal Nurbay, saat dikonfirmasi media, Kamis (18/4) diruang kerjanya, tidak mau berkomentar banyak.

Terimakasih atas informasinya, untuk komentar “No comment”, ucap Eka singkat.

Guna mendapatkan kepastian jawab atas persoalan tersebut, maka media ini masih berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak aparat penegak hukum (Kejati Sumbar) ataupun pihak terkait lainnya.

Tunggu berita selanjutnya.

 

#tim

Check Also

Penutupan Giat Florikultura 2019, Wawako Padang : Padang Siap Songsong PENAS Tani 2020

Padang (LN)—Acara Giat Florikultura Indonesia 2019, akhirnya secara resmi ditutup oleh wakil walikota Padang, Minggu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *