Home / ---- / Bupati Agam Buka Forum Musrembang RKPD 2018, Rampungkan Target RPJMD

Bupati Agam Buka Forum Musrembang RKPD 2018, Rampungkan Target RPJMD

Agam (LN)–Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, mengatakan pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dinilai sangat penting untuk merampungkan target-target yang telah disepakati  dalam RPJMD.

“Kita harus fokus. Karena saat ini sudah masuk tahun ke-tiga dalam upaya pencapaian visi pemerintah daerah. Untuk itu kita harus lebih cermat, lebih dalam, dan lebih integratif menjawab permasalahan yang dihadapi ” kata Bupati Indra Catri, saat membuka kegiatan Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Agam tahun 2019, di aula kantor Bappeda Agam, Selasa (27/3).

Forum konsultasi publik itu dihadiri juga Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Aristo Munandar, dan Ismunandi Sofyan, Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, Pimpinan Forkopimda Agam, Sekda Agam, Kepala OPD, pimpinan BUMN/BUMD, camat dan wali nagari se-Agam, ninik mamak, dan tokoh masyarakat.

Bupati menilai, forum musyawrah ini harus mempedomani RPJMD 2016-2021, memperhatikan Renstra OPD dan mengacu kepada rancangan RKPD provinsi dan RKP nasional. Pasalnya, dokumen-dokumen perencanaan tersebut yang akan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Di samping proses komunikasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan, sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah harus juga bisa diwujudkan ke penganggaran kegiatan.

“Di tahun ke-tiga RPJMD ini, kita tetap konsisten menjalankan 9 prioritas pembangunan, dengan 24 sasaran daerah, dan 47 indikator sasaran,” tegas bupati.

Melalui sistem e-planning, yang dibentuk berkat komitmen bersama, diyakini bupati semua proses perencanaan daerah bisa diimplementasikan secara baik. “Kita bersyukur dibawah kawalan KPK, semua bisa teraplikasi dengan baik, pasalnya semua usulan-usulan baru tidak ada yang masuk atau hilang di tengah jalan,” tegas bupati.
Prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian strategis Pemerintah Daerah untuk menjawab isu-isu strategis pada periode perencanaan 2016-2021. Di antaranya, isu tentang aspek pembangunan agama, adat dan budaya, yang akhir-akhir ini menjadi fakta dan data telah terjadi penggerusan karakter generasi muda. Salah satu strategi yang dilakukan adalah, memperkuat implementasi Gerakan Nagari Madani.

Ke-dua, isu aspek penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar untuk menrencanakan pembangunan dan mengelola keuangan oleh nagari. “Untuk itu sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan nagari harus bisa diwujudkan, untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan,” ujar bupati menjelaskan.

Kemudian, yang ke-tiga, aspek pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti tingginya angka penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah lapangan pekerjaan. Layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan harus lebih dioptimalkan guna menjawab berbagai permasalahan tersebut.

Ke-empat, isu aspek ekonomi, untuk mengatasi permasalan itu perlu penyediaan program untuk meningkatkan kontribusi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Juga aspek pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Kondisi geografis Kabupaten Agam yang memiliki potensi bencana yang beragam, maka kebijakan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dan penerapan tata ruang, agar diperhatikan lebih cermat.

Yang ke-enam, isu aspek lingkungan hidup, seperti program Save Maninjau yang sudah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir , perlu mendapat dukungan bersama. Di samping itu juga tidak kalah penting, isu terkait pengelolaan sampah.

“Dengan demikian diharapkan melalui Musrenbang RKPD ini dapat meningkatkan kesatuan antara program dan kegiatan tahunan yang lebih terpadu, fokus, komprehensif, transparan, dan bersinergi,” pinta bupati.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Aristo Munandar mengharapkan hasil Musrenbang RKPD 2018, yang dilaksanakan untuk menyusun program kegiatan tahun 2019, benar-benar menjurus kepada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Harapan kami, forum ini betul-betul akomodatif, memang yang dijuruskan kebutuhan penting masyarakat, seperti Gerakan Nagari Madani harus kita fokuskan ke depannya karena sesuai dengan  RPJMD,” kata Aristo.

Sementara itu, Kepala Bappeda Agam, Welfizar menambahkan, tujuan diselenggarakannya Musrenbang dalam rangka untuk penetapan, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

“Tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD untuk mendapatkan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat. Tahapan-tahapan perencanaan telah dilaksanakan di antaranya Musrenbang Nagari di 82 nagari, Musrenbang kecamatan di 16 kecamatan, rapat forum perangkat daerah serta konsultasi publik,” jelasnya

Red/amc

Check Also

KPU Sumbar Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS

Padang (LN)—Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *