Home / ---- / Bupati Agam Serahkan LKPD 2017 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar

Bupati Agam Serahkan LKPD 2017 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar

PADANG (LN)–Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang, Rabu (28/3).

Penyerahan laporan itu juga didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafrines, Kepala Badan Keuangan Daerah Agam, Hendri. G, Kepala Inspektur Edi Junaidi.

Bupati mengatakan perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga bisa berjalan dengan baik. “Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Agam,” katanya.

Menurut bupati, penyerahan LKPD ini penting dilakukan, sebagai suatu kewajiban aparatur pemerintah yang memerlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan. “Khususnya bagaimana akurasi antara keuangan dengan rill pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Alhamdulillah, selama 3 tahun terakhir ini Pemkab Agam telah meraih opini WTP,” ujar bupati.

Bupati berharap predikat opini WTP dari BPK bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal.

Diakui bahwa predikat opini WTP yang dicapai Pemkab Agam selama ini, tidak luput dari bimbingan tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

“Kami yakin dan percaya tanpa bimbingan, dan arahan, tanpa komunikasi dan kerjasama, maka kami tidak akan mencapai opini WTP tersebut,” tambah bupati menjelaskan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, mengatakan, hal ini telah diamanatkan undang-undang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran tahun 2017, juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” katanya usai menerima LKPD.

Aryo menerangkan, LKPD yang diserahkan tersebut belum final, maka dalam 35 hari ke depan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah, yang dimulai pada tanggal 2 April 2018. “Saya minta daerah jangan ragu-ragu memberikan data kepada BPK, sehingga kami juga akan mudah mengevaluasinya. (IF/AMC)

Check Also

KPU Sumbar Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS

Padang (LN)—Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *