Home / ---- / BWSS V Sumbar Kangkangi UU No.28/1999, Tutupi Informasi untuk Publik

BWSS V Sumbar Kangkangi UU No.28/1999, Tutupi Informasi untuk Publik

Padang (LN)–Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan di
Balai wilayah sungai sumatera (BWSS) V Sumatera barat (Sumbar) masih “isapan jempol”

Karena, dalam memberikan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di BWSS V belum jujur alias tidak transparan.

Sikap itu jelas bertentangan dengan amanat UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Sebagaimana terjadi, ketika media ini mencoba melakukan Konfirmasi resmi ke BWSS V Sumbar terkait dengan kondisi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Polder/Kolam Retensi Danau Cimpago Collecting Pond TA
.2017.

Baca berita sebelumnya : Trik Curang Ala Cv. Sulung Indo Persada, Batu Bata “Disulap” Jadi Kanstin

Kepala BWSS V Sumbar melalui PPK OP2 Daniel Silitonga, dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada publik.

Sebaliknya, malah berupaya untuk menutupi nutupi informasi yang dibutuhkan publik dengan alasan baru menjabat sebagai PPK OP 2.

“Yang lebih mengetahui dan paham tentang kegiatan tersebut, yakni PPK OP 2 yang lama, bapak Oki. Jadi terkait dengan hal itu, maka saya akan konfirmasikan dengannya terlebih dahulu”, elak Daniel Silitonga saat dikonfirmasi diruang kerjanya, jl. Kh. Sulaiman Padang, Senin (13/3).

Meskipun demikian, permasalahan itu sudah diberitahukannya kepada rekanan agar segera memperbaiki pekerjaan yang rusak tersebut.

Sambungnya, Pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan, bahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen masih dipegang BWSS V, terang Daniel.

Jadi apabila pada batas waktu masa pemeliharaan habis pihak rekanan tidak juga memperbaiki, maka jaminan pemeliharaan itu akan dicairkan untuk memperbaiki kerusakan, ucapnya enteng.

Anehnya, Saat didesak kapan tanggal dilakukannya PHO dan nama panitia/tim PHO serta volume akhir pekerjaan, Daniel malah menggelak.

Sebelumnya, redaksi laksus news sudah melayangkan surat resmi bernomor 07/Eks-LN/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 perihal konfirmasi ke BWSS V Sumbar.

Meminta penjelasan terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Polder/Kolam Retensi Danau Cimpago Collecting Pond, Anggaran Rp1,7 milyar dari APBN TA. 2017, dikerjakan PT. Sulung indo Persada.

Karena, dari tinjauan ke lokasi, kondisi proyek amburadul sementara PHO baru saja dilakukan beberapa hari lalu.

Seperti yang terlihat, kanstin tidak rata, keramik pecah dan sebagainya.

Kondisi itu tentunya menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat/publik.

Bagaimanakah tanggapan dan sikap dari LSM di Sumbar terkait kondisi proyek yang amburadul itu, tunggu berita selanjutnya.

Tim

Check Also

Mendagri Minta Aparat Penegak Hukum Tangkap Kepala Daerah Yang Selewengkan Dana BPJS

JAKARTA.LN-  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah, cermat dalam penggunaan anggaran dan tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *