Home / ---- / Diduga PT. Nazara Tidak Kantong Izin Pembangunan Resort di Mentawai, Langgar UUPPLH Tahun 2009

Diduga PT. Nazara Tidak Kantong Izin Pembangunan Resort di Mentawai, Langgar UUPPLH Tahun 2009

PADANG (LN)–-Banyaknya pembangunan resort di kawasan kepulaun Mentawai, diduga kuat menyalahi aturan serta terdapat banyak penyimpangan terutama dalam hal perizinan serta melanggar undan-undang lingkugan hidup.

Hal tersebut ditegaskan Herman Tanjung, Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negera dan Pengawas Anggaran (BPI KPN-PA) Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Herman, dari hasil investigasi timnya pada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang akomodasi yakni PT. Nazara yang membangun resort pada 2 ha lahan di Pulau Putotogan (Awera) Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha pariwisata.

“Ini jelas mengangkangi aturan yang ada dinegara kita. Banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Nazara yang notabene merupakan perusahaan yang bergerak dibidang akomodasi dan pemegang sahamya 100 % pihak asing ini, dapat membangun resort tanpa memiliki izin. Ini ada apa dengan pemerintah daerah, kuat dugaan kami ini ada permainan,” jelas Herman kepada media.

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa pihaknya pernah menghubungi Rudi Kelches yang mengaku Direktur PT. Nazara dan dengan lantang membeberkan bahwa pihaknya memang tidak memiliki izin.

“Ada banyak resort di Pulau ini pak, namun hanya 3 saja yang memiliki izin, jelas Herman menirukan suara Rudi yang pernah dihubunginya, bahkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepulauan Mentawai, Desti Seminora pun sudah kami hubungi dan jawabannyapun menimbulkan tanda tanya besar.

“Memang resort-resort tersebut belum memiliki izin, namun dalam proses pengurusan” ucap kadis kepada Herman”

Herman juga menegaskan bahwa dari hasil temuan BPI KPN-PA RI, didapatkan dugaan penyimpangan-penyimpangan diantaranya adalah :

1. Pada Lokasi 2 Hektar Pulau Putotogan, terdapat aktivitas pembangunan resort oleh PT. Nazara yang sahamnya 100 % pihak asing

2. PT. Nazara sudah memulai aktivitasnya membangun resort sejak tahun 2016.

3. PT. Nazara tidak memili izin Pariwisata dan membangun resort pada hutan produktif.

4. Dilokasi resort didapatkan bangunan beton yang masih dalam tahap pembangunan

5. Material pasir yang digunakan untuk membangun diambil dari lokasi pulau.

6. Rawa-rawa bakau yang berada dibelakang bangunan, sengaja ditimbun pasir.

7. Tempat pengambilan pasir yang digunakan untuk menimbun hutan bakau berubah menjadi danau sedalam 5 meter.

8. Terdapat hutan mangrove yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambangan pasir.

9. Pengerukan pasir menggunakan dua alat berat yang didatangkan dari luar pulau.

10. Dalam melakukan aktivias pembangunan PT. Nazara mempekerjakan penduduk lokal tanpa jaminan kesehatan dan keselamtan kerja.

PT. Nazara ini tentunya sudah melanggar pasal 98 ayat (1) UUPPLH tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, batu mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

“Kami yakin ini merupakan permainan dari oknum-oknum instansi terkait, untuk itu dari hasil termuan tersebut, kami dari BPI KPN-PA RI wilayah Sumbar akan mengusut tuntas serta mengawal kasus ini hingga proses hukum sampai kemanapun. Kami juga akan berikan laporan termuan ini kepada Gubernur Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup hingga Presiden,” tegas Herman.

#Red/ST

Check Also

KPU Sumbar Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS

Padang (LN)—Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *