Home / ---- / DPRD Padang Jadwalkan Penetapan 3 Ranperda Inisiatif Lembaga Awal Desember

DPRD Padang Jadwalkan Penetapan 3 Ranperda Inisiatif Lembaga Awal Desember

PADANG (LN)–DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dijadwalkan menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif lembaga tersebut menjadi Perda pada awal Desember 2016.

“Sebenarnya ada empat Ranperda inisiatif yang sudah dilakukan pembahasan, namun baru tiga yang dapat ditetapkan atau disahkan pada awal Desember,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Faisal Nasir di Padang, Rabu.

Tiga Ranperda inisiatif DPRD yang akan ditetapkan pada Desember itu ialah Ranperda Pelayanan Publik, Ranperda Keamanan Pangan dan Ranperda Ruang Terbuka Hijau.

Ketiga Ranperda tersebut, katanya, sudah dikirimkan ke Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu untuk difasilitasi.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang berlaku jangka waktu fasilitas oleh Gubernur maksimal 15 hari sehingga jika ketiga Ranperda tidak dikembalikan dalam dua minggu itu, maka DPRD Kota Padang sudah bisa melaksanakan paripurna penetapan.

“Jadwalnya sudah masuk di Badan Musyawarah (Bamus) pada 6 Desember 2016,” ujarnya.

Terkait satu Ranperda inisiatif lainnya yakni Ranperda Kepariwisataan usulan Komisi IV belum bisa ditetapkan sebab harus disesuaikan lebih dahulu dengan Rencana Induk Pariwisata Daerah tahun 2017 hingga 2022.

Sehingga, lanjutnya, Ranperda tersebut dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang 2017 dan akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun tersebut.

Selain tiga Ranperda inisiatif DPRD Padang, terdapat dua Ranperda usulan pemerintah setempat yang juga akan ditetapkan atau disetujui sebelum akhir 2016, bahkan diperkirakan berlangsung lebih awal dari penetapan Ranperda inisiatif.

Dua Ranperda usulan Pemkot Padang yang akan disetujui, jelasnya, ialah Ranperda perubahan Perda nomor 23 tahun 2012 tentang rumah kos dan Ranperda tentang pohon pelindung.

“Ranperda usulan pemkot itu juga tinggal menunggu rekomendasi Gubernur Sumbar saja,” katanya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Drs Edi Indrizal menilai perlu keseriusan dan peningkatan pembentukan perda inisiatif DPRD Kota Padang sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat ke depannya.

“Memang sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah, tentu akan ada perdanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan selama ini banyak contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan membutuhkan perda inisiatif, namun tidak ada realisasinya dan hal tersebut nihil.

Terkait hal itu, menurutnya, DPRD harus banyak diskusi hal-hal substantif dengan menyerap aspirasi masyarakat dan memahami masalah dari berbagai pemangku kepentingan dan mengetahui isu-isu terbaru agar ada wujud nyata dari pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat. (*)

Check Also

Terbongkar, Dinsos Padang Ajukan Data Fiktif, Dana BLT Bantuan Covid 19 Rp1,1 Milyar Terindikasi Digelapkan

Padang (LN)—Bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kota Padang yang terkena dampak covid 19 TA.2020 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *