Home / ---- / DPRD Padang Kunker ke Mataram, Pelajari Mekanisme Pembahasan LKPJ Walikota TA. 2015

DPRD Padang Kunker ke Mataram, Pelajari Mekanisme Pembahasan LKPJ Walikota TA. 2015

Pariwara-DPRD-KOta-Padang-okePADANG (LN)–Panitia Khusus (Pansus). I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Padang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mataram (12-16 Maret 2016).

Kunjungan kerja itu untuk mendapatkan bahan perbandingan atau pengalaman berkaitan dengan mekanisme, teknis dalam pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2015.

par1“Guna mendapatkan informasi, masukan ataupun penegasan yang bermanfaat untuk mendukung kelancaran pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2015″ ujar ketua Pansus 1 Osman Ayub.

Anggota Pansus,Kata Osman ayub, terdiri H. Wahyu Iramana Putra, SE./Wakil Ketua DPRD Kota Padang selaku Koordinator, Osman Ayub sebagai Ketua, Drs. Wismar Panjaitan, MPd. sebagai Wakil Ketua, Musni Zen, SH. sebagai Sekretaris, dengan Anggota: Budiman, SAg. MM., Faisal Nasir, Rafli, Amd., Yuhilda Darwis, SE., Ilham Maulana, SH., dan Azirwan Yasin.

par2Osman Ayub melanjutkan,guna memperoleh masukan dan bahan perbandingan dan berbagi pengalaman “sharing of experience” dalam teknis pembahasan LKPJ Walikota guna mendukung kelancaran pembahasan LKPJ Walikota Padang Tahun 2015 sekaligus mengundang DPRD Kota Mataram ke Padang

“Intinya, rekomendasi atau catatan strategis DPRD bukan untuk menjatuhkan Walikota, akan tetapi untuk perbaikan kebijakan ke depannya saja karena nantinya juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI” kata Osman ayub.

Hasil kunjungan ke Mataram ada beberapa masukan kepada Walikota dan DPRD Padang tentunya.”Kiranya dalam pembahasan LKPJ Walikota ke depannya juga mengikutsertakan Tim Ahli dengan mengundang para Pemangku Kepentingan ‘Stakeholders’ yang memiliki kompetensi terkait dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang” tutur Osman ayub.

Hasil pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2015 hanya berupa rekomendasi atau catatan strategis DPRD saja dan bukan untuk menjatuhkan Walikota, akan tetapi untuk perbaikan kebijakan ke depannya saja karena nantinya juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)

DPRD Padang berharap,kata Osman Ayub,dapat juga dilakukan evaluasi serapan anggaran per Triwulan oleh masing-masing Komisi dan direkomendasikan apabila ada serapan anggaran SKPD rata-rata di atas 90 % atau di bawah 90 %, diberikan rewards dan punishment sebagai suatu satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penilaian kinerja para Kepala SKPD.(*)

Check Also

PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020, Hanya Bukittinggi News Normal

Padang (LN)—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga 7 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *