Home / ---- / DPRD Padang Mahesa : Pemko Harus Perketat Pemberian Izin Cafe

DPRD Padang Mahesa : Pemko Harus Perketat Pemberian Izin Cafe

PADANG (LN) — Banyaknya pengaruh buruk yang sekarang ini mengancam kalangan remaja Kota Padang, yaitu LGBT dan Prostitusi, menyorot perhatian anggota DPRD Kota Padang, H. Maidestal Hari Mahesa lalu angkat bicara.

Maidestal mengatakan, mengenai Prostitusi yang saat sekarang ini marak menimpa kalangan Siswa/Siswi SMP, sudah sepantasnya Pemko Padang terutama SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan juga Satpol PP harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Meskipun demikian, tanggungjawab itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat, Niniak mamak, Amil Ulama, RT/RW, dan khususnya Orang Tua harus melakukan pengawas kapada anak – anaknya.

Tindakan ini harus dilakukan secara cepat, sehingga pengaruh buruk tidak merebak terlalu jauh. Selain itu, aparat hukum agar lebih proaktif dalam menangani kasus Prostitusi dan juga trafiking, pinta Esa.

Menurut Esa, terjadinya prilaku menyimpang ini disebabkan pengaruh negatif perkembangan ilmu teknologi (IT). Anak – anaknya dibawah umur sudah bisa menggunakan HP, komputer dan sebagainya. Dalam menggunkan IT ini, anak harus dapat di awasi secara maksimal.

Kepada Dinas Pendidikan, khususnya Sekolah agar tidak memberikan tugas kepada siswanya untuk mencarian bahan melalui internet karena itu sangat mengkhawatirkan, pesan Esa.

Selain itu, Pemko Padang lebih meningkatkan program positif lainnya, “pejuang Subuh”,ditingkatkan menjadi “Magrib bersama”, jika perlu untuk para siswa/siswi supaya di wajibkan untuk Sholat 5 waktu berjama’ah, harapnya lagi.

Kemudian pemerintah kota jangan hanya pembengunan fisik saja yang lebih di utamakan tetapi pembangunan mental juga sangat di perlukan dalam hal ini, karena mental dan kharakternya sudah terjaga, itu dapat menjauhkan diri mereka dari pengaruh hal yang negative seperti saat sekarang ini, pungkasnya.

Dan di jelaskan, bahwa pemerintah saat sekarang ini sudah bagus dalam segi pembangunan fisik, tetapi yang lebih di tekankan lagi kepada pemerintah supaya lebih menindak para pengusaha Café, Hotel, yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada Masyarakat kita.

Pemerintah jangan sembarangan memberikan ijin kepada para pengusaha tersebut tetapi pemerintah lebih menyeleksinya lagi, jelasnya.

Kepada insan media, supaya dalam pemberitaan jangan memperhalus kata atau memberikan istilah lain terkait Prostitusi dan LGBT, tetapi media harus memberikan penjelasan lebih detil supaya dapat di mengerti oleh Masyarakat sendiri karena hal tersebut salah baik dalam adat yang ada mapun dalam segi agama katanya. (Aad)

Check Also

Jalin Tali Kasih, IKW RI Kerjasama Humas Polda Sumbar Salurkan Bantuan Sembako

Padang (LN)– Ikatan Keluarga Wartawan (IKW-RI) Sumbar Bekerja sama dengan Humas Polda Sumbar dan Humas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *