Home / ---- / Walikota Padang dan Publik “Tertipu”, PT. NSP “Sulap” Hollow Brick Jadi Kanstin K-300

Walikota Padang dan Publik “Tertipu”, PT. NSP “Sulap” Hollow Brick Jadi Kanstin K-300

Padang (LN)—Dinas PUPR Padang terindikasi melakukan kongkalingkong dengan rekanan untuk menggerogoti APBD kota Padang.

Karena, Pada Kegiatan Peningkatan dan rehabilitasi Trotoar dan taman kota paket. 1, yang dikerjakan PT. Nabil Surya Persada (NSP) diduga bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ditetapkan.

Serta, memainkan spek material untuk meraup keuntungan besar.

Herannya, Dinas PUPR Padang malah tak bergeming alias bungkam.

Sepertinya, hal itu sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kebusukan kepada publik.

Pada dokumen RAB Peningkatan dan rehabilitasi Trotoar dan taman kota paket. 1, untuk pelaksanaan pekerjaan trotoar dan utilitas pelengkap, tercantum menggunakan kreb beton (kanstin) K-300.

Dari pantauan media ini, Kamis (8/11), diduga kreb beton (kanstin) yang terpasang, tidak sesuai dengan spek yang ada.

Hebatnya, untuk meraup keuntungan besar, PT. NSP melakukan trik curang dengan cara menyulap Hollow brick menjadi kanstin K-300.

Selain itu, pada pekerjaan pemasangan paving block ukuran (30cm x 30cm x 6cm) seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemadatan tanah urug lalu dibuatkan Lantai kerja K-100.

Namun hal itu juga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.

Dengan cara kerja demikian, maka mutu proyek senilai Rp3.013.039.000 yang didanai APBD TA. 2018 tentunya akan sanggatlah memprihatinkan.

Semua petunjuk yang ada pada spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan kerja (KAK) diabaikan PT. NSP.

Dinas PUPR Kota Padang, PPTK Peningkatan dan rehabilitasi Trotoar dan taman kota paket. 1, Kasmaizar saat dikonfirmasi via Hp ke nomor 08137489126x tidak menjawab.

Begitu juga dengan kontraktor pelaksana PT. NSP ataupun Konsultansi Supervisi CV. Dirga Jaya Indo masih belum dapat ditemui.

Anehnya, Semua pihak terkait pada protek tersebut, seakan tutup mata dan tidak peduli.

Menanggapi hal itu, Komisi Keterbukaan Publik (KIP) Sumbar, bidang Panitera Pengganti, Kiki Eko Saputra mengatakan Keterbukaan informasi publik wajib diberikan kepada masyarakat sesuai dengan UU No.14 tahun 2008.

Sebagaimana tujuan UU tersebut, memberikan jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Sehingga, tewujudkannya pemerintah yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel, paparnya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda yang aktif di KNPI Sumbar, dan juga ikut bertarung pada Pileg 2019 mendatang, Dede Rahman mengatakan, Wali kota Padang harus tegas, memberikan sanksi kepada bawahannya yang “bermain-main”.

Jika perlu, pejabat yang tidak koperatif tersebut, dicopot dari jabatannya.

Alasannya, Apabila pejabat seperti itu dipertahankan, tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemko Padang, jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus diupayakan.

Tunggu berita kelanjutannya.

 

#Tim

Check Also

Dandim 0312/Padang Tanam pohon di Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka By pass Padang.

Padang (LN)–Kodim 0312/Padang. Menanam pohon itu mudah, yang sulit adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *