Home / ---- / Dugaan KKN di Disdik Padang, Pekerjaan PL Dikuasai Kroni Pejabat

Dugaan KKN di Disdik Padang, Pekerjaan PL Dikuasai Kroni Pejabat

PADANG (LN)—Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang disinyalir sudah melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menetapkan perusahaan pemenang pada pekerjaan Penunjukan Langsung (PL).

Karena, Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) dominan dikuasai oleh kelompok tertentu. Kuat dugaan,  Perusahaan yang bisa mendapatkan pekerjaan PL hanyalah rekanan/penyedia yang memiliki hubungan kedekatan dengan penguasa atau kroni-kroni-nya saja.

Sementara diluar itu, perusahaan yang tidak memiliki jaringan/akses kedalam di boikot habis-habisan sampai “gigit jari”.

Meskipun Kabid Sapras Dinas Pendidikan Kota Padang, Rusdi membatah akan hal tersebut, namun fakta di lapangan tidak dapat dipungkiri.

Kabid Sapras Dinas Pendidikan, Rusdi saat dikonfirmasi, Rabu (1/3) terkait mekanisme penunjukan  pekerjaan PL, Rusdi mengatakan semua itu tergantung Kepala Dinas, siapa rekanan yang dipercaya mampu untuk mengerjakan pekerjaan PL tersebut.

Karena, pekerjaan PL tidak sama dengan pekerjaan yang ada pada tender/lelang LPSE. Perbedaannya, pada pekerjaan PL, rekanan tidak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, terangnya

Sambungnya lagi, Kalau disini (red, Dinas pendidikan) dirinya hanya mengurusi masalah teknis pekerjaan. Jadi apabila ada rekanan yang bekerja tidak sesuai RAB maka akan berhadap dengan dirinya, tegas Rusdi.

Dikatakannya, Disini banyak proyek Thank you (terimakasih) tidak sama dengan saat Dinas PU Kota Padang, karena pekerjaan PL biasa berasal dari pokok fikir (Pokir) anggota DPRD Padang yang disalurkan ke Dinas Pendidikan. Dan mayoritas, rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya langsung kabur sehingga takut untuk bertemu dengan dirinya. Jadi tidak mungkin perusahaan itu akan dapat pekerjaan lagi, ungkap Rusdi yang pernah menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Padang ini rada kesal.

“Di tahun 2017 ini, mayoritas pekerjaan rehabilitasi sekolah dengan anggaran dibawah Rp200 juta”, terang Rusdi.

Sebagaimana diatur dalam. Petunjuk Teknis PerpresNo. 70 Tahun 2012 dijelaskan melalui Perka 14 tahun 2012 mengatakan, Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga. Dan undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

Selanjutnya, Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan HPS.

Kemudian, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan pengumumkan hasil dengan penetapan Penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat uraian singkat pekerjaan, nama, NPWP, dan alamat Penyedia dan harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.

Sementara itu, di Dinas Pendidikan Kota Padang tidak terlihat adanya papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat uraian singkat pekerjaan, nama, NPWP, dan alamat Penyedia dan harga penawaran terkoreksi sehingga masyarakat tidak tau informasi terkait hal tersebut. Bahkan hal ini terkesan ditutup-tutupi. (Tim)

Check Also

Jelang Lebaran KPK Kembali Lakukan OTT, Gubernur Bengkulu dan Istrinya Ditangkap Terkait Dugaan Suap

Jakarta (LN)- Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *