Home / ---- / Dugaan Korupsi Pengadaan Sewa Pembangkit Listrik Kapal MVPP oleh PLN, Kejaksaan Serius Tangani Kasus Tersebut

Dugaan Korupsi Pengadaan Sewa Pembangkit Listrik Kapal MVPP oleh PLN, Kejaksaan Serius Tangani Kasus Tersebut

JAKARTA (LN)–Dugaan korupsi di balik sewa lima unit kapal pembangkit listrik asal Turki yang dilakukan PT PLN (Persero) terus bergulir. Aparat penegak hukum pun mulai gerah dengan mencuatnya kasus yang dikhawatirkan bisa melampaui kasus e-KTP dari segi kerugian negara.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan menggarap dugaan penyimpangan pengadaan sewa pembangkit listrik di atas kapal MVPP yang berasal dari negara sekular di bawah kendali Presiden Erdogan.

Menurut Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono, pihaknya sudah mendengar masalah tersebut kendati proses penyelidikan akan segera dilakukan jika nanti ada laporan resmi.

“Sepanjang ada laporan pengaduan dan hasil telaah memenuhi syarat untuk di tangani akan ditangani,” ujar Warih di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (18/8).

Kejaksaan nampaknya akan serius menangani kasus tersebut jika ada laporan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sewa pembangkit listrik di atas kapal atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang dilakukan oleh PLN. Bila ditemukan bukti dan diketahui bahwa PT TLA merupakan vendor kapal genset raksasa dari Turki itu, dan hasil telaah memenuhi syarat untuk ditangani maka jaksa penyidik akan langsung menangani.

“Namun, sejauh ini kita belum ada laporan. Jika ada yang melapor kita coba pelajari, nanti kita lihat dulu,” kata Warih.

Terpisah, Ketua Pusat Studi Hukum dan Peradilan Sumut (Puspha) Muslim Muis mengkritik sikap Kejagung. Menurutnya, dengan mencuatnya kasus, pihak Kejagung sudah harus tanggap meski belum ada laporan yang masuk.

“Ini bukan delik aduan, ini kasus dugaan korupsi. Jadi ada tidaknya laporan pihak kejaksaan agung harus turun tangan, jemput bola untuk melakukan penyelidikan,” kata Muslim.

Dia juga meminta agar penegak hukum khususnya Kejagung bersikap transparan dalam menangani kasus itu. Apalagi menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, khususnya bagi warga Sumatera Utara setelah satu dari lima kapal itu diketahui ditempatkan di Pelabuhan Belawan.

“Ini menjadi tantangan bagi Kejagung mampu atau tidak. Apalagi kasus ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Tapi indikasi dugaan korupsi itu memang sangat kental. Buktinya, walau katanya sewa kapal dengan nilai yang sangat besar, toh pemadaman listrik di Sumatera Utara tetap saja masih terjadi,” beber Muslim yang juga Mantan wakil direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

#wah/rm

Check Also

KPP Pratama II Padang, Eureka : Telusuri Pajak Kapal, Sikat Jika Ditemukan Penyimpangan

PADANG (LN)–Beberapa perusahaan perkapalan di bidang jasa traveling yang ada di Kota Padang, disinyalir tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *