Home / BERITA TERBARU / Gali Potensi PAD, Pansus DPRD Kota Padang Sambangi PT. Pelindo Teluk Bayur

Gali Potensi PAD, Pansus DPRD Kota Padang Sambangi PT. Pelindo Teluk Bayur

PADANG (LN) – Menyikapi penundaan DAU dan pemotongan DAK, DPRD Padang meminta Pemko Padang agar lebih serius menggali potensi perusahaan BUMN khususnya PT.Pelindo Teluk Bayur Padang.

Ketua Pansus I Pembiayaan dan Pendapatan DPRD Kota, Mizwar Djambak mengharapkan, PT.Pelindo Teluk Bayur dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PT.Pelindo maka kami lakukan kunjungan ke sini,”ujar Mizwar dalam kunjungan Pansus I ke PT.Pelindo Teluk Bayur Padang, Jumat (30/9/2016).

Sementara anggota Pansus I Ilham Maulana menuturkan, “Saat ini terjadi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat, makanya beberapa proyek pembangunan di Kota Padang terhenti sementara. Pansus I mendesak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk menggali semua potensi PAD, termasuk dari PT Pelindo Teluk Bayur,” ujarnya.

Kepala Dipenda Kota Padang, Adib Alfikri mengaku, saat ini potensi PAD di PT Pelindo Teluk Bayur hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain PBB, maka tidak ada PAD yang berasal dari PT Pelindo Teluk Bayur.

“Dijelaskan, untuk PBB dari PT. Pelindo Teluk Bayur sekira Rp 849 juta. Sementara untuk Lampu Penerangan Jalan tidak bisa dipungut pajaknya karena PT. Pelindo Teluk Bayur bukan pabrik atau industri. PT Pelindo Teluk Bayur tidak ada pabrik, mereka hanya melakukan pelayanan jasa” ungkap Adib.

Adib juga menegaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan PT. Pelindo Teluk Bayur dikenakan pajak daerah selain dari PBB. “Pajak yang lain dan apa yang mau kita kenakan lagi, selain PBB,” ungkap Adib.

Kepala Pelaksana Harian SDM PT. Pelindo Teluk Bayur Tatang Purwana mengatakan, saat ini kontribusi PT Pelindo Teluk Bayur hanya berupa PBB dan CSR (Corporate Social Responsibility, red). Padahal, pihaknya ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Padang.

“Kami sendiri ingin memberikan kontribusi kepada Pemko Padang. Namun, kami masih mencari format yang pas. Kalau pemko membuat Perda (Peraturan Daerah-red) yang mewajibkan BUMN (Badan Usaha Milik Negera, red) wajib memberikan kontribusi, maka kami mungkin bisa menyisihkan laba bersih perusahaan untuk itu,” ungkap Tatang.

Rombongan Pansus I DPRD Padang yang dipimpin Mizwar Djambak didampingi anggota Pansus I Aprianto, Rafly Boy, Usman Ismail, Amril Amin, dan Ilham Maulana serta ikut mendampingi Adib Alfikri Kepala Dipenda Kota Padang. (*)

Check Also

PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020, Hanya Bukittinggi News Normal

Padang (LN)—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga 7 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *