Home / ---- / Kadis PU Padang : Rekanan Lengkapi Administrasi Secepatnya

Kadis PU Padang : Rekanan Lengkapi Administrasi Secepatnya

12804725_967908499912723_6568885103388877105_nPADANG (LN) —Permasalahan sebanyak 47 rekanan kontraktor yang belum bisa melakukan pencairan dana kontrak kerja proyek pada Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kota Padang tahun 2015 lalu dengan nilai kontrak mencapai Rp4,4 miliar.

Menurut rekanan tersebut kontrak kerja yang mereka laksanakan telah selesai dan telah diserah terimakan (Provisional Head Over/ PHO).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umun Kota Padang  Fatri Arman dalam rapat pembahasan LKPj Walikota 2015 bersama Pansus III DPRD Padang,dia menyampaikan bahwasanya tuntutan administrasi  dari para rekanan tersebut akan di bayarkan mulai kamis (7/4) ini,”jelasnya.

Dikatakan seharusnya setiap rekanan harus melengkapi persyaratam administrasinya, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan kontrak.Kalau misalnya dalam ketentuan yang disepakati proyeknya selesai 20% maka rekanan harus cepat melakukan penagihan.

“Rekanan jangan hanya mengutamakan proyek fisik saja tetapi rekanan juga harus teratur dalam aministrasinya,jangan sampai laporan administrasinya di tumpuk dan pada akhir tahun semuanya baru diserahkan,”ujarnya.

Permasalahan yang terjadi seperti pemberitaan sebelumnya, yang mengatakan sebanyak 47 rekanan belum bisa mencairkan tagihan nilai kontrak kerja proyek,hal itu dikarenakan pihak rekanan sendiri memasukan tagihan ke dinas PU di akhir tahun.

Sementara dalam pelaksanaan proyek, pihak rekanan sudah menyelesaikan jauh sebelum akhir tahun,ada yang dibulan Agustus dan Sepetember dan ini setelah kami lakukan cek ulang administrasi. Kemudian masalah cuti yang lakukannya hingga tanggal 28 Desember yang disebut sehingga proses menjadi terlambat,hal tersebut semua tidak benar.

”Saya berhak melakukan cuti”,hanya saja dalam permasalahan ini semuanya adalah kesalahan prosedur.Pihak rekanan jangan menumpuk laporan administarsinya diakhir tahun. SPM telah sampai dipihak DPKA sebelum 31 Desember, PHO nya sudah diselesaikan pihak internal PU,”tegasnya.

“Saat ini sudah ada 2 rekanan yang sudah melengkapi administrasinya di Dinas PU dan bisa dilakukan pencairannya. Kami mengharapkan supaya para rekanan yang lain agar dapat segera menyelesaikan administrasinya secepat mungkin, segera lengkapi segala persyaratan penagihan,” paparnya.

Diharapkan untuk kedepannya kepada para rekanan jangan sampai menumpuk surat penagihannya di akhir tahun.”Sesuai prosedurnya setiap rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaaan di tahap I dan masuk tahap yang II,segera lakukan penagihan tahapan I . Seandainya persyaratan administrasi di tahapan I belum selesai, maka untuk tangihan selanjutnya tidak dibayarkan,paparnya.

Sementara Ketua Komisi III Helmi Moesim menambahkan, dalam hal ini seharusnya pihak rekanan mengikuti prosedur yang ada.Kedepannya rekanan yang akan melakukan kerjasama dengan pihak PU harus betul- betul disiplin terhadap pekerjaan dan administrasi kontrak. Terkadang rekanan walaupun hanya mempunyai nominal kontrak yang kecil, namun ketika laporan administrasinya tidak teratur,hal ini tentu akan menganggu realisasi kinerja dinas PU, karena proses administrasinya sendiri perlu waktu pengerjaannya.

Dikatakan untuk pembayaran itu diterbitkanlah Perwako.Melalui Perwako inilah semua ketentuan  aturan. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tentu inspektorat harus tahu  secara fisik, kalau ada pertanyaan dari BPK dari pihak PU sendiri tentu dapat menjelaskan dimana permasalahannya,”ungkap Helmi Moesim.(Aad).

Check Also

PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020, Hanya Bukittinggi News Normal

Padang (LN)—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga 7 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *