Home / ---- / Ketua DPW Asprumnas Sumbar, Azis : Masyarakat Jangan Tertipu, Tidak Ada Pembayaran Hingga Akad Jual-beli Disetujui

Ketua DPW Asprumnas Sumbar, Azis : Masyarakat Jangan Tertipu, Tidak Ada Pembayaran Hingga Akad Jual-beli Disetujui

Padang (LN)–DPW Asprumnas Sumbar dan Bara JP yang baru dilantik beberapa bulan lalu (7/10/2017), kini dilanda konflik internal.

Program sejuta rumah yang diusung presiden RI Jokowi guna membantu masyarakat ekonomi menegah bawah untuk memiliki rumah murah, diduga sudah disalahgunakan oleh eks. sekretaris DPW Asprumnas Sumbar, Novrizal Alam (NA) cs.

NA yang sudah diberhentikan dari jabatannya sejak diterbitkankannya surat DPP Asprumnas tanggal 14 Desember 2017 tentang revisi kepengurusan DPW Asprumnas Sumbar masih tetap mencatut nama DPW Asprumnas Sumbar untuk mencari keuntungan pribadi.

Diduga, NA melakukan pemungutan biaya pendaftaran dan administrasi kepada calon konsumen pembeli rumah subsidi sebesar Rp375 ribu, dengan rincian biaya pendaftaran sebesar Rp125 ribu ditambah biaya administrasi Rp250 ribu.

Dari informasi yang didapat, sudah ada sekitar 1.000 masyarakat konsumen rumah subsidi yang mensetorkan dana tersebut.

Sementara DPW Asprumnas Sumbar tidak pernah memunggut biaya kepada calon konsumen hingga akad kredit pembelian rumah subsidi disetujui.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW Asprumnas Sumbar, Abdul Azis Malin Sampono Saat jumpa pers, Sabtu (13/1) di kantor DPW Asprumnas Sumbar jl. Cintandui no.2 Padang Baru kota Padang, Sumbar.

Sambung Azis, Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan masyarakat ataupun Asprumnas sendiri, maka pihak DPW Asprumnas Sumbar sudah menerbitkan surat edaran yang intinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa “Tidak ada biaya/pembayaran hingga akad kredit disetujui”

Sementara itu, Kordinator Wilayah Nasional DPP Asprumnas Risman meminta kepada DPW Asprumnas Sumbar untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan oknum yang mencatut nama Asprumnas.
Karena perbuatan yang dilakukan tersebut sudah merugikan organisasi Asprumnas.

Menurut Risman, diberhentikan NA dari jabatannya tentu berdasarkan kepada AD/ART organisasi. Artinya, DPW Asprumnas menemukan adanya palanggaran/penyimpangan sehinggga mengeluarkannya keputusan tersebut.

Dari fakta dilapangan, ditemukan beberapa hal seperti melecehkan organisasi serta menggunakan organiasi hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, ungkapnya.

Dilain pihak, salah seorang masyarakat konsumen M. Fabean yang menjadi korban, karena sudah terlanjur membayar uang pendaftaran dan administrasi merasa tertipu dan kesal.

Fabean berharap agar DPW Asprumnas Sumbar memberikan sanksi tegas, dan jika perlu laporkan kepada pihak berwajib.

Sementara itu, hingga saat berita ini diturunkan NA masih belum dapat dikonfirmasi.

Fit

Check Also

Dandim 0312/Padang Hadiri Panen Raya di Demplot

Padang (LN)—Dandim 0312/Padang Hadiri Kegiatan Panan Raya Di Demplot Padi Ketahanan Pangan Kodim 0312/Padang Komandan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *