Home / ---- / Kinerja Pokja ULP Satker PJN I Sumbar Dipertanyakan, Diduga Menangkan Perusahaan “Alamat Fiktif”

Kinerja Pokja ULP Satker PJN I Sumbar Dipertanyakan, Diduga Menangkan Perusahaan “Alamat Fiktif”

Padang (LN)–Penetapan pemenang lelang yang dilakukan pokja tentunya sudah melalui beberapa proses seleksi dan verifikasi seperti seleksi administrasi, teknis, SDM dan harga tawaran (aritmatika)

Terasa aneh, apabila ada perusahaan dengan alamat tidak jelas atau alamat pada dokumen berbeda dengan sebenarnya, tapi ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Apabila hal itu terjadi maka proses seleksi dan verifikasi lelang yang dilakukan tim pokja ULP perlu dipertanyakan.

Tim pokja ULP Satker PJN I Sumbar dalam bekerja yang didanai APBN, diduga tidak melakukan proses verifikasi terhadap peserta/perusahaan pemenang sebagaimana mestinya.

MELANJUTKAN KEMBALI berita sebelumnya berjudul “Pokja ULP PJN I Sumbar Nekat, Menangkan Perusahaan “Identitas Tidak Jelas”

PT. Amar Permata Infonesia (API) menang lelang paket pekerjaan PENGGANTIAN JEMBATAN SILAOINAN CS KEPULAUAN MENTAWAI II dengan harga penawaran Rp29,9 milyar di Satker PJN I Sumbar.

Diduga, dokumen lelang PT.API tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena alamat kantor yang dicantumkan pada pengumuman lelang lpse.pu.go.id ternyata tidak ada (fiktif).

Menanggapi hal itu, Ketua pokja ULP Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera V, Nurul Huda saat ditemui Kamis (12/4) diruang kerjanya menjelaskan, sebenarnya sistem yang diberlakukan oleh pokja semuanya sama, bekerja sesuai Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku.

Menurutnya, Apabila ditemukan dokumen lelang yang tidak sesuai, maka seyogyanya pokja menggambil tindakan.

Sambungnya lagi, apabila ada perusahaan yang di klaim sebagai pemenang tender, namun ada temuan menyangkut administrasi, maka sanksi terhadap perusahaan tersebut akan batal jadi pemenang atau bisa juga di blacklise, kata Nurul.

Pokja berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan/peserta lelang. Dan untuk verifikasi itu anggarannya sudah disediakan.

Diceritakannya, bahkan kita (pokja) pernah melakukan verifikasi sampai ke luar provinsi.

Jadi sebaiknya Pokja memanggil pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengklarifikasi kebenaran isi dokumen yang diserahkannya, saran Nurul.

Disisi lain, Nurul juga menginformasikan, bahwa pada tahun 2018 ini ada 6 paket pekerjaan pemeliharaan di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Sumbar.

Empat paket sudah dilakukan lelang, sedangkan dua paket lainnya masih dipersiapkan. Dan direncanakan dalam beberapa hari kedepan akan segera dilelang, ucapnya.

(Tim)

Check Also

KPU Sumbar Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS

Padang (LN)—Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *