Home / ---- / KPU Sumbar Lakukan Evaluasi Pilkada 2015

KPU Sumbar Lakukan Evaluasi Pilkada 2015

PADANG (LN)— Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mela­ku­kan evaluasi pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, guna bisa memberikan rekomendasi terkait revisi UU pilkada (PKPU). Seluruh aturan yang se­mestinya ber­kaitan dengan temuan implementasi di lapangan serta masalah-masalah yang muncul akibat ketidakpastian aturan akan digali secara dalam.

Sebagaimana dikatakan, Komisioner KPU Sum­bar Muftie Syarfie, Dari hasil evaluasi ini akan diberikan sebagai rekomendasi untuk KPU RI.

KPU akan melakukan ka­jian-kajian berdasarkan em­piris (pengalaman) pelak­sanaan Pilkada 9 Desember 2015. Pihaknya juga akan membedah aturan yang se­mestinya ber­kaitan dengan temuan implementasi di lapangan, serta masalah-masalah yang muncul akibat ketidakpastian aturan itu.

Kemudian, ada juga atu­ran sudah dilaksanakan te­tapi pemahaman pada ting­kat bawah seperti KPPS dan PPS cukup merumitkan dalam sisi administrasi, sehingga menyulitkan KPU untuk meng­himpun atau mencari feedback dari pe­laksanaan aturan. Salah satu contoh, daftar pemilih yang banyak kategorinya yakni DPT, DPTb 1, DPTb 2, sehingga me­repotkan bagi anggota.

“Misalnya, orang yang masuk dalam DPTb 1 ada­lah orang yang tidak ter­daftar dalam DPT, dan ba­nyak kasus yang terjadi di bawah bahwa ada yang tidak mengisi DPTb 1 atau men­campur adukkan dengan DPTb 2. Hal seperti ini yang menyulitkan kami, jika akan menjadikan itu bahan bukti di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada perkara,” jelasnya.

Hal tersebut me­nu­rut­nya bukan karena atu­ran­nya, tapi waktu yang di­perlukan untuk melakukan sosialisasi tentang kategori-kategori daftar pemilih yang selalu tidak cukup karena selain dari jumlah KPPSnya banyak, biaya Bimtek cukup tinggi, dan apalagi waktu yang tersedia sangat pasif.

“Kemudian, kekuatan dari KPU adalah admi­nis­trasi dan informasi ke­pe­miluan itu sendiri namun kadang-kadang pada admi­nistrasi KPU juga ke­te­teran ketika aturan yang ter­lalu jelimek yang meng­haruskan kami membuat administrasi sedemikian rupa,” ulasnya.

Untuk itu, ke depan ia berharap dengan penyem­purnaan Undang-undang ke de­pannya ada hal-hal yang memang ber­dasarkan em­piris penyelenggara bukan hanya kemauan politik ter­tentu yang dinilai me­nyu­litkan pihaknya. Kemudian, m­i­salnya aturan yang ada namun kewenangan alat kontrolnya tidak berada pada KPU.

Terkait sanksi untuk para penyelenggara tingkat bawah seperti PPK atau PPS yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan, ia me­ngatakan untuk pemberian sangsi agak rumit karena ada beberapa persoalan. Di­an­taranya pada saat re­krui­t­men ke­terbatasan SDM, syarat usia anggota, keter­batasan referensi dan be­berapa hal lainnya.

“Kemudian per­sya­ra­tan­­nya, kenapa tidak mem­benarkan mahasiswa di­bidang ilmu yang ada tapi masalahnya terganjal pada usia,” pungkasnya. (h/rin/LN)

Check Also

Dukung Program Wako Padang Lahirkan 10.000 Wira Usaha, Dinas Perdagangan Padang Gelar Bimbingan untuk Pedagang Micro Kecil dan Eceran

Padang (LN)—Dinas Perdagangan Kota Padang memberikan Bimbingan peningkatan perdagangan mikro kecil dan eceran, Selasa (13/8) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *