Home / ---- / Kuorum Tidak Tercapai, Pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Tertunda

Kuorum Tidak Tercapai, Pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Tertunda

PADANG (LN)– Sidang Paripurna, Jumat (22/7) dengan agenda putusan pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang tidak memenuhi kuorum sehingga sidang harus ditunda.

Dari 45 orang anggota DPRD Kota Padang hanya 25 orang yang hadir,  sehingga Sidang Paripurna agenda putusan pemberhentian Erisman terpaksa ditunda selama tiga hari kedepan.

“Sidang Paripurna hanya mendengarkan hasil keputusan Badan Kehormatan (BK) yang dibacakan Ketua BK Yendril,” kata Asrizal, Wakil Ketua DPRD Padang pada sidang paripurna, Jumat (22/7/2016).

Dijelaskan Asrizal, “Sebagaimana dalam pasal 148 tentang Tatat tertib (Tatib) DPRD Padang penjadwalan paripurna kembali harus diputuskan Badan Musyawarah (Bamus) selambat-lambatnya tiga hari sejak paripurna pertama dilakukan yakni sejak Jumat (22/7) atau sesuai dengan keputusan Bamus itu.

Sambungnya, “Penetapan surat keputusan tentang pemberhentian Erisman itu ditunda karena belum mencapai kuorum. Sesuai tatib DPRD Padang penundaan berlangsung selama tiga hari kerja.

Ketua BK DPRD Padang, Yendril dalam pembacaan laporan BK menyampaikan putusan nomor 04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 terkait pelanggaran kode etik Erisman dijatuhi sanksi sedang yakni pmberhentian dari pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Hal tersebut diputuskan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti serta mempelajari dugaan pelanggaran kode etik yang telah tersebar luas di masyarakat dan media massa.

Selain itu, dalam laporan keputusan BK tersebut disebutkan Erisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kewajiban sebagai anggota DPRD.

Pelanggaran itu ialah menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 32 huruf h Peraturan DPRD Padang nomor 01 tahun 2010) jo melanggar etika dan melanggar kewajiban (Pasal 95 huruf g), Peraturan Tata Tertib DPRD Padang nomor 01 tahun 2015 dan larangan (Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12 huruf (h) jo Pasal 13 ayat (10)), Kode Etik DPRD Padang nomor 3 tahun 2015.

Namun dalam putusan yang menjatuhkan sanksi sedang itu, hanya empat dari lima anggota BK yang menandatangani yakni Ketua BK Yendril, Wakil Ketua BK Masrul Raji Intan dan Anggota Jumadi serta Emnu Azamri. Sedangkan Anggota BK lainnya Iswandi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya.

Ketua DPRD Padang Erisman saat ditemui setelah paripurna itu mengatakan sejak awal dirinya telah menolak pelaksanaan paripurna itu karena putusan pemberhentiannya oleh BK cacat hukum.

Hal itu disebabkan ada unsur-unsut atau prosedur yang tidak dilalui BK sebelum mengambil sebuah keputusan, bahkan dirinya dan pihak penasehat hukum telah melakukan PTUN terhadap putusan BK tersebut. (Ln/gs)

Check Also

PSBB Sumbar Perlu Dievaluasi, Masih Banyak Didapati Pelanggaran

Padang (LN)—Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar yang telah di jalankan baik tahap I, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *