Home / ---- / LSM Lembaga Aliansi Indonesia Sorot Kinerja BPN Padang, Terbitkan Sertifikat Tanah Tidak Teliti

LSM Lembaga Aliansi Indonesia Sorot Kinerja BPN Padang, Terbitkan Sertifikat Tanah Tidak Teliti

Padang (LN)—Badan Pertanahan Kota Padang terindikasi tidak menerapkan asas aman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang seharusnya diselenggarakan dengan teliti dan akurasi.

Terbukti, sebidang tanah yang terletak di Jalan By Pass belakang karya gadang Kampung Lalang Nagari Pauh Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji kota Padang seluas 3.040 M2 adalah tanah adat milik kaum Gucci dengan Mamak kepala waris Rustaman Rajo Batuah, namun bisa diterbitkan sertifikat tanah atas nama pihak lain.

Hal itu disampaikan Ketua Pembina LSM Lembaga Aliansi Indonesia (LSM LIA), Ismed Fauzie didampingi ketua DPC LIA kota Padang Zainir bersama kaum Gucci saat jumpa pers, di Padang, Sabtu (24/8).

Dijelaskannya, BPN Padang pada 9 April 1994 menerbitkan buku tanah (sertifikat) nomor 330 atas nama Baiyat dengan status tanah hak milik atas tanah adat milik kaum suku Gucci.

Dalam buku tanah nomor 330 itu dicantumkan bidang tanah tersebut berasal dari pemberian hak penerbitan buku tanah Nomor 330 meski tanpa sepengetahuan kaum Gucci.

Pihak BPN Padang semestinya meneliti dulu kebenaran yuridis dan data fisik atas bidang tanah tersebut sebelum menerbitkan buku tanah tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku saat itu

Lalu, tanah adat milik suku Gucci yang diakui sebagai hak milik Baiyar ini berpindah tangan ke Syamsuar Uyun sebagai pewaris atas tanah tersebut Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Padang tanggal 13 April 1994.

Kemudian Syamsuar uyun mendaftarkan tanah tersebut pada tanggal 22 April 1994 ke Kantor BPN Padang.

Anehnya lagi, BPN Kota Padang kembali menerbitkan sertifikat hak milik nomor 804 dengan 0301 0701 0384 atas nama Salman Said pada tanggal 3 Agustus 2007 artinya Salman Said memiliki alas hak atas tanah tersebut.

Lagi-lagi pihak BPN tidak menyelidiki kebenaran data fisik dan yuridis atas tanah tersebut sehingga menerbitkan SHM nomor 804 dengan buku tanah nomor 330 sedangkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Rizal Rivai.

Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, harus adanya pembuktian hak lama dan hak baru

Terkait dengan persoalan itu, BPN Kota Padang untuk melakukan koreksi atas penerbitan SHM nomor 804 berdasarkan buku tanah nomor 330 tersebut dengan membatalkan SHM dan buku tanah tersebut koreksi atas penerbitan SHM nomor 804 tersebut berupa pembatalan hak atas tanah Sesuai dengan pasal 14 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat Hukum, Administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hakum tetap.

 

#fit

Check Also

Lima Kandidat Ketua IKW RI Dinyatakan Lolos Verifikasi

Padang (LN)—Setelah melewati masa verifikasi berkas selama Dua hari, kelima kandidat Calon Ketua Ikatan Kekeluargaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *