Home / ---- / Menyorot Kegiatan Biro Humas Sumbar, Diduga Penyebaran Informasi Melalui Online Rp147Juta Tidak Sesuai Perencanaannya

Menyorot Kegiatan Biro Humas Sumbar, Diduga Penyebaran Informasi Melalui Online Rp147Juta Tidak Sesuai Perencanaannya

Padang (LN)–Penzholiman terhadap perusahaan pers di Sumbar kian menjadi jadi.

Karena, untuk bisa melakukan kerja sama publikasi dengan pemerintah provinsi/kab/kota di Sumbar, perusahaan pers dibebankan dengan persyaratan ini dan itu yang tidak relevan.

Padahal kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun pencitraan kepala daerah (gubernur, wakil dan Setda) beserta jajarannya (OPD/dinas) ditengah publik.

Selain persyaratan yang memberatkan itu, ternyata harga publikasi (pariwara/advertorial) juga ditekan.

Akibatnya, beberapa perusahan Pers yang selama ini menjadi mitra, melakukan kerjasama publikasi dengan pemerintah provinsi Sumbar terpaksa harus “tarik diri” alias mundur.

Hal ini sebagai tanda, kurangnya perhatian pemerintah Sumbar terhadap perusahaan pers/kecil.

Pemprov Sumbar bukannya melakukan pembinaan, akan tetapi malah menjadi mesin pembunuh terhadap perusahaan pers/kecil yang tumbuh.

Pada Pergub No.30 tahun 2018, biro Humas pemerintah provinsi (pemprov) Sumbar meminta perusahaan pers yang sudah beraktifitas minimal selama 2 tahun, memiliki sertifikat UKW dan terdaftar di Dewan pers.

Alhasil, Dari ratusan media yang ada di Sumbar, pada di tahun 2019 ini hanya puluhan media online (website) yang melakukan kerjasama publikasi dengan biro humas Setdaprov Sumbar.

Parahnya, dana publikasi tersebut ditekan dengan harga yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana terlihat,  pada kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website dialokasikan dana sebesar Rp147.860.000 dari APBD Sumbar TA.2019.

Sedangkan media online yang masuk untuk kerjasama publikasi ada sebanyak 31 media online (website)

Dari informasi beberapa media online (website) yang melakukan kerjasama dengan Humas pemprov sumbar disaat ini, berinisial “AF” , Sabtu (26/2) di Padang mengatakan,

Masing masing media online mendapatkan jatah publikasi, satu pariwara seharga Rp500 ribu, ditambah satu kali edventorial senilai Rp500 ribu, disetiap bulannya (Rp1 juta sebulan), akan tetapi hanya untuk 5 bulan saja, ucap AF mencoba mengulangi ucapan pejabat Humas Setdaprov sumbar tersebut.

Terindikasi, pada pelaksanaan kegiatan tersebut terjadinya penyimpangan administrasi, karena penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Anggaran setahun (12 bulan) di habiskan dalam waktu 5 bulan.

Selain itu, sanggat naif apabila humas Setdaprov Sumbar akan membayarkan harga pariwara/advertorial seharga @Rp500ribu pertayang.

Alasannya, untuk kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website dialokasikan dana sebesar Rp147.860.000.

Apabila anggaran tersebut dibagi untuk 31 media online maka tiap media mendapatkan jatah publikasi sebesar Rp4.770.000 per-tahun (12 bulan) atau Rp400 ribu per-bulannya.

Menanggapi hal itu, Salah seorang pimpinan perusahaan pers media online yang ada di Sumbar, berinisial MR, saat diminta komentarnya Sabtu (16/2) mengatakan,

Gubernur Sumbar seharusnya melakukan kajian secara mendalam agar tidak merugikan perusahaan pers/kecil yang ada di Sumbar.

Menurutnya, sebelumnya biro Humas Sumbar tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun pembinaan terhadap perusahaan pers yang ada di Sumbar, namun mendadak terbit Pergub ini sehingga banyak perusahaan pers/kecil kolep.

Secara tidak langsung, Pergub tersebut membunuh perusahaan pers/kecil di Sumbar, jelasnya.

Seyogyanya, sebelum diterbitkan peraturan itu, Humas Setdaprov sumbar melakukan pendekatan (sosialisasi) dan pembinaan, ucapnya.

Terkait hal itu, kabiro Humas setdaprov Sumbar Jasmanrizal saat dikonfirmasi Sabtu (16/2) tentang anggaran kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website tahun 2019 sebesar Rp147.860.000 yang digunakan untuk 5 bulan, Jasmanrizal mengarahkan untuk konfirmasi langsung dengan PPTK kegiatan.

“Sebaiknya langsung saja konfirmasi dengan PPTK, Budi Arif karena dia yang lebih mengetahui. ucap Jasmanrizal singkat.

Hingga berita ini diturunkan, Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna mengumpulkan data dan informasi lainnya.

Tunggu berita selanjutnya.

 

#tim

Check Also

Bonus Atlit Segera Dibagikan, Disparpora Padang Pariaman Alokasikan Dana Rp6,5 Milyar

Padang pariaman (LN)–Atlit kab. Padang pariaman dalam waktu dekat ini dapat bergembira, karena sebentar lagi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *