Home / ---- / Naluri Kemanusia Dinas Sosial Sumbar Dipertanyakan, Ada Oknum Pajabat Tidak Peduli Gempa Aceh

Naluri Kemanusia Dinas Sosial Sumbar Dipertanyakan, Ada Oknum Pajabat Tidak Peduli Gempa Aceh

Padang (LN)—Bencana gempa yang melanda Pidie Aceh, menelan puluhan korban jiwa  tidak membuat Dinas Sosial Provinsi Sumbar,  merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu guna membantu korban bencana tersebut.

Terasa, Naluri kemanusiaan di Dinas Sosial Sumbar sudah memudar sehingga tidak peduli dengan bencana yang terjadi di daerah lain. Walaupun  sejagat raya tersontak atas bencana yang menimpa di Pidie Aceh.

Bahkan untuk meringankan beban korban bencana, beberapa daerah sudah  menggalang bantuan, baik berupa logistik ataupun tenaga untuk disalurkan ke daerah bencana.

Sikap tidak peduli ini terlihat, saat media ini mencoba meminta reaksi dan tanggapan  terhadap bencana gempa 6,4  SR  yang mengguncang Pidie Aceh, Rabu dini hari (7/12).

Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Irwan Basyir saat dijumpai di Kantor Dinas Sosial Sumbar, Rabu (7/12) terkesan acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejadian tersebut.

Sebagaimana dikatakannya,  bencana gempa Pidie Aceh tidak ada kaitannya dengan Dinas Sosial provinsi Sumbar. Jadi tidak mungkin Tagana Sumbar untuk mengirimkan bantuan lokasi bencana gempa di Aceh. Memang dana dari mana, tanyanya.

Diterangkannya, Semua sudah ada porsinya, jadi tidak mungkin untuk melampaui hal tersebut. Biarkan saja mereka (pemerintah Aceh) yang mengatasinya, ucap Irwan sambil berlalu.

Terkait hal itu, Yuni salah seorang masyarakat saat diminta pendapatnya terkait prilaku pejabat yang kurang peduli terhadap kondisi sosial  mengungkapkan rasa kecewa.

Dikatakannya, Sungguh tidak pantas seorang pejabat yang notabene bekerja di instasi sosial pemerintah bersikap tidak peduli dengan kondisi yang terjadi.  Seharusnya mereka menjadi contoh tauladan bagi masyarakat, berbuat sosial memberikan bantuan kepada yang siapa saja yang membutuhkan.

Dikatakannya, memberikan bantuan ketika anggaran dananya sudah tersedia dalam APBD/APBN itu bukanlah perbuatan sosial, tapi sudah menjadi kewajiban negara, terhadap rakyatnya.

Dari kejadian ini, seharusnya Gubernur ataupun kepala Dinas Sosial lebih selektif dalam  menempatkan seseorang, jangan karena unsur kedekatan lalu diberikan posisi tanpa mempertimbangkan faktor lainnya, harapnya. (f)

Check Also

Pjs. Wako Padang Bersama Kapolda Sumbar Komit Tingkatkan Sinergitas dan Netralitas Pilkada Serentak

Padang (LN)–Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Drs. Alwis mengikuti Upacara Gabungan antara TNI, Polri dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *