Home / ---- / Nekat, DPUPR Padang Restui Penggunaan Material Diduga SNI Palsu

Nekat, DPUPR Padang Restui Penggunaan Material Diduga SNI Palsu

Padang (LN)–Hanyutnya jembatan Beringin kec. Lubuk kilangan (Luki) terbawa banjir bandang beberapa hari lalu, sepertinya memberikan isyarat kepada kita semua.

Seakan ada misteri yang tersembunyi dibalik proyek pembangunan jembatan paket. 1.

Baca berita sebelumnya, klik disini

Proyek yang menelan dana sebesar Rp8.807.800.000 dari APBD kota Padang TA.2018, terindikasi sejak awal sudah terjadi konspirasi/persekongkolan.

Yangmana Dinas PUPR Padang sepertinya merestui penggunaan material yang diduga SNI caplokan (palsu).

Karena, material yang akan digunakan harus melalui persetujuan dari pengelola (Dinas PUPR Padang).

Hal itu jelas bertentangan dengan Ketentuan yang ditetapkan Kementrian PUPR RI mengenai spesifikasi teknis interm seksi 7.4, pengadaan jembatan baja pabrikasi (Skh 1-7-4) tanggal 10 januari 2011.

Serta bertentangan dengan UU No.20 tahun 2014 tentang standar nasional indonesia (SNI) yang mengatur Ketentuan material.

“Semua material baja yang digunakan haruslah di produksi oleh pabrik baja yang diakui, memiliki pengalaman dan bersertifikat”.

Faktanya, merk baja profil yang digunakan untuk struktur Jembatan paket.1 terindikasi belum terdaftar di Badan Standar Nasional (BSN).

Dugaan persekongkolan terasa kian menyengat, karena pihak terkait yang terlibat pada proyek tersebut semua bungkam serta berupaya mengelak.

Seperti halnya, Kadis PUPR Padang, Fatriarman Noer yang selalu bungkam, tidak pernah menjawab/membalas telpon/SMS.

Begitu juga Direktur PT. SLM, Salmi saat dikonfirmasi via telpon selular ke nomor 081364934xxx tidak mau berkomentar jauh, lalu lempar tanggungjawab.

Dikatakannya, Kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai bencana alam (kahar). Dan kini pihaknya tengah mempersiapkan laporannya.

Dan untuk konfirmasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan  jembatan beringin, silahkan hubungi Mindo karena dia yang lebih tau, elaknya.

Badan Standar Nasional (BSN), melalui kepala bidang pendayagunaan informasi standardisasi, Agus Purnawarman saat dikonfirmasi via Whatsapp menjelaskan LKKP sudah mewajibkan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memenuhi SNI

Untuk besi beton, SNI nya sudah diberlakukan wajib, Kalau besi beton tidak bertanda SNI berarti tidak memenuhi regulasi yang ada, jelasnya.

Produk SNI resmi dan sah secara peraturan perundangan terdaftar di BSN, diluar itu berarti tidak sah dan penipuan serta bisa dituntut sesuai UU no. 20 tahun 2014, tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, media ini masih mengumpulkan informasi, data lainnya guna pendalaman lebih lanjut.

Tunggu berita berikutnya.

#tim

Check Also

Dandim 0312/Padang Tanam pohon di Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka By pass Padang.

Padang (LN)–Kodim 0312/Padang. Menanam pohon itu mudah, yang sulit adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *