Home / ---- / Pelayanan Publik PPJN Sumbar Buruk, Reformasi Birokrasi “Omong Kosong

Pelayanan Publik PPJN Sumbar Buruk, Reformasi Birokrasi “Omong Kosong

Padang (LN)—Pelayanan Publik Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat (PPJN) provinsi Sumbar dinilai belum optimal, bahkan bisa dibilang sanggat buruk.

PPJN Sumbar sebagai instansi vertikal dibawah Kementrian PUPR RI, Direktorat Jenderal Bina Marga, belum mampu melakukan reformasi birokrasi secara total. Karena, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, PPJN Sumbar terkesan sanggat arogan dan tertutup terhadap publik.

Dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, institusi pemerintah bekerja secara profesional, jujur dan berintegritas serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun ketentuan itu sepertinya diabaikan oleh PPJN Sumbar.

Buktinya, setelah sekian kali didatangi kantor PPJN Sumbar mencoba untuk menemui pejabat/ASN berwenang selalu tidak pernah ada di tempat (kantor PPJN Sumbar). Sungguh naif, karena setiap pejabat/ASN berpergian, maka terlebih dahulu ditunjuk pejabat pengganti (Plh/Plt/Pjs) agar organisasi tetap jalan.

Sebagaimana dipaparkan sucurity PPJN Sumbar yang selalu memberikan alasan sama, “Bapak Kepala Kantor (Hendro) lagi Keluar”, ucap Security PPJN Sumbar Zuhri Alamsyah, Senin siang (16/4).

Dan sepertinya jawaban itu sudah disiapkan guna mencegah atau menghindari publik/masyarakat/media/LSM untuk datang menemui pejabat yang ada di PPJN Sumbar.

Parahnya, Buku tamu serta petugas pelayanan publik yang seharusnya disediakan oleh setiap instansi pemerintah, tapi di kantor PPJN Sumbar itu malah tidak ada.

Terkait dengan pelayanan PPJN Sumbar yang buruk tersebut, Pimpred media portal siginews.com Andi Uwo merasa kecewa berkomentar,  “PPJN Sumbar seharusnya lebih terbuka, memberikan pelayanan publik dengan baik. Bukan malah mencari alasan ini dan itu untuk menghindar.

Wajar apabila publik ingin mengetahui kegiatan yang ada di PPJN Sumbar ini, toh kegiatan yang dilaksanakan berasal dari uang rakyat (APBN) yang perlu diawasi.

Anehnya, setiap kali mendatangi kantor PPJN Sumbar ini, pejabat berwenang selalu tidak berada ditempat”, ungkapnya kesal.

Terkesan, PPJN Sumbar menyembunyikan sesuatu sehingga berupaya untuk menutup-nutupi dan menghindari masyarakat/publik, paparnya curiga.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih diupayakan. Tunggu berita selanjutnya…

Fh

Check Also

Hari Bhakti PUPR ke-73 di Sumbar, Kerjasama dan Kekompakan Kunci Suksesnya Pembangunan Insfrastruktur

Padang (LN)–Untuk dapat menyelesaikan tugas pembangunan infrastruktur, maka insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *