Home / ---- / Pembangunan Gd. BPBD Sumbar 2018 “Terindikasi Kangkangi Perpres No.4/2015”, PT. Andika Utama Terancam “Black List”

Pembangunan Gd. BPBD Sumbar 2018 “Terindikasi Kangkangi Perpres No.4/2015”, PT. Andika Utama Terancam “Black List”

Padang (LN)–Pembangunan gedung kantor BPBD Sumbar (lanjutan) TA. 2018, terindikasi kangkangi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2015, Karena penyelesaiaan pekerjaan sudah melewati ambang batas waktu yang ditetapkan, meskipun sudah diberikan toleransi perpanjangan waktu selama 50 hari kalender.

Berdasarkan data dan informasi didapatkan, Pembangunan gedung kantor BPBD Sumbar (lanjutan) TA. 2018 dikerjakan PT. Andika Utama (AU) sebuah perusahaan berasal dari luar Sumbar, tepatnya Jl. Kartini No. 15 Bangkinang, Kab. Kampar – Riau, dengan harga penawaran sebesar Rp 3.674.924.000,

Berdasarkan kontrak No.11/33/SP/RR-BPBD/2018 tanggal 13 September 2018, PT. AU diberikan jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender sejak SPMK dikeluarkan, yakni hingga 26 Desember 2018.

Namun, hingga batas waktu diberikan (26 Desember 2018), realisasi bobot pekerjaan baru mencapai sebesar 84,89 persen atau sebesar Rp2.785.616.113, dengan sisa bobot pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar 15,11 persen atau Rp4.95.825.886.

Pekerjaan baru dinyatakan selesai pada 3 April 2019. Artinya, pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 98 hari kalender. Atas keterlambatan pekerjaan itu, maka PT. AU dikenakan sanksi denda sebesar Rp48.590.936, atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak yang terlambat.

Dan PT. AU baru membayar denda sebesar Rp8.232.520, sementara sisanya sebesar Rp40.358.416 disinyalir masih belum dibayarkan sampai saat ini.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 memberi peluang kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak sebagai berikut:

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Anehnya, PPK selaku penggelola kegiatan tidak mampu mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melakukan pemutusan kontrak serta memberikan black list kepada PT. AU.

Kuat dugaan, adanya “main mata” antara PPK dengan PT. AU, sehingga nekat mengangkangi aturan yang berlaku demi bisa menyelamatkan PT. AU dari black list.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya mengumpulkan informasi serta melakukan konfirmasi kepada BPBD Sumbar dan PT. AU. Tunggu berita selanjutnya.

#Tim

Check Also

Pariaman Expo 2019 Sarana Promosikan Produk Daerah, Tingkatkan Penghasilan Masyarakat

Pariaman (LN) -Untuk meriahkan hari jadi Kota Pariaman ke-17, seperti tahun-tahun sebelumnya digelar event Pariaman …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *