Home / ---- / Pembangunan Pasar Belimbing “Kangkangi” KAK, Terindikasi CV. MITRA PERDANA “Main Mata” dengan PPTK

Pembangunan Pasar Belimbing “Kangkangi” KAK, Terindikasi CV. MITRA PERDANA “Main Mata” dengan PPTK

Padang (LN)—Apaeatur Sipil Negara (ASN) seyogya dalam bekerja selalu menegakan  aturan  yang ada, bukan mencari cara untuk melindungi hal yang salah.

Hal itu ditenukan pada pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Pembantu Belumbing yang menelan dana Rp609.979.326 dari APBD Padang TA. 2019, terindikasi dikerjakan tidak mengacu pada dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) serta mengabaikan UU K3

Anehnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) malah melindungi prilaku  kotor yang  dilakukan kontraktor.

Ada beberapa hal yang terindikasi tidak sesuai KAK serta  melanggar  UU namun hal itu dibiarkan oleh Konsultan pengawas atau PPTK.

Kontraktor pelaksana pembangunan lanjutan pasar Belimbing  CV. MITRA  PERDANA (MP) tidak penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara maksimal. Didapati pekerja tidak memakai Alat pelindung Keselamatan (APK) seperti helm, rompi dan sebagainya.

Padahal dalam dokumen KAK secara jelas mengatakan, “Penyedia menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
(RK3K) dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua
pihak di lokasi kerja. Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya”.

Selain itu, direksi keet sebagai
pusat kegiatan di proyek juga tidak ditemukan. Padahal keberadaan direksi keet ini sanggat penting untuk menunjang kebutuhan administrasi proyek tersebut.

Terkait kondisi itu, Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang, sekaligus merangkap PPTK Lanjutan pembangunan pasar pembantu Belimbing MALYUSDI saat dikonfirmasi , Selasa (26/11) diruang kerjanya terkait hal itu, melemparkan tanggungjawab serta berupaya melindungi kesalahan tersebut.

Dulu waktu proyek baru dimulai, ada direksi keet menumpang di antara bangunan pasar yang ada. Tapi karena pekerjaan sudah hampir selesai maka hal itu tidak diperlukan lagi

Dan ketika ditanyakan dokumentasi keberadaan direksi keet tersebut, Malyusdi tidak dapat menunjukannya.

Bahkan Malyusdi mencoba melempar tanggungjawab, alasanya menurut Perpres 16 tahun 2018 yang bertanggungjawab adalah PA/PPK sedangkan PPTK didalam aturan itu tidak tercantumkan sebagai penanggungjawab.

Silahkan konfirmasi langsung ke Kadis Perdagangan Padang selaku penanggungjawab, arah Malyusdi.

Disi lainnya, Apa yang diutarakan Malyusdi itu ternyata berbeda dengan pengakuan wakil direktur CV Mitra Perdana (MP) Budi ketika dikonfirmasi via handphone melalui nomor 0852-6412-1xxx, Senin (25/11).

Dikatakan Budi, Direksi keet tidak ada dibuat karena tidak ada dalam RAB.

Benarkan PPTK dalam kegiatan tersebut tidak bertanggungjawab.

Untuk mengetahui secara jelas, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala Dinas Perdagangan Padang, inspektorat, ataupun menggumpulkan informasi dan data untuk berita selanjutnya.

#tim

Check Also

Padang Expo 2019 Dibuka, Jadikan Padang sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera

Padang (LN)—Malam ini, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah direncanakan akan membuka acara Padang Expo (PE) 2019, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *