Home / ---- / Pencitraan Mahyeldi Dibantu Media, Tidak Sepantasnya Memojokkan Mass Media

Pencitraan Mahyeldi Dibantu Media, Tidak Sepantasnya Memojokkan Mass Media

PADANG (LN) — Himbauan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan pemberitaan mass media, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, mendapat tanggapan serius bahkan dikecam oleh kalangan mass media di Padang.

Seperti dirilis salah satu media online di Padang (baca: http://www.bentengsumbar.com/2016/06/wako-mahyeldi-jangan-mudah-percaya.html), Walikota Mahyeldi meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan pemberitaan media, baik media cetak maupun media elektronik, apalagi media sosial.

Ia menyebut, adakalanya suatu pemberitaan tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan opini publik. Masyarakat agar cerdas menganalisa sebuah pemberitaan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.

“Masyarakat jangan percaya begitu saja pemberitaan di koran maupun media lainnya, terlebih berita-berita di media sosial. Masyarakat agar cerdas dan menganalisa dulu suatu isu yang sempat berkembang dalam pemberitaan,” kata Mahyeldi disela sambutannya dalam kunjungan Tim Safari Ramadan Kota Padang di Masjid Darul Falah, Perumahan Nuansa Indah Taruko Rodi, Kelurahan Limau Manih Selatan, Kecamatan Pauh, Selasa (21/6/2016).

Sebagai resposn atas pernyataan Mahyeldi tersebut, Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin Redaksi Media Online http://www.figurnews.biz.id/, Yuamran, mengatakan, tak sepantasnya seorang walikota menyerukan ajakan untuk tidak mempercayai pemberitaan mass media, sekalipun ada pemberitaan yang dinilai menyesatkan dari media tertentu. Alangkah lebih baiknya komplain atau koreksian disampaikan langsung ke media bersangkutan, sehingga tidak timbul salah persepsi di tengah-tengah masyarakat.

“Sungguh tidak elok seorang walikota menyerukan himbauan serupa itu kepada warganya, apalagi selama ini mass media apapun jenisnya turut berperan aktif membesarkannya.

Pencitraan beliau oleh mass media terbilang berhasil, baik untuk skala lokal maupun nasional. Seharusnya Mahyeldi memberikan apresiasi kepada mass media, bukan sebaliknya malah mendiskreditkan lalu menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai media,” ujar Yuamran yang dijumpai di Padang, Jumat (24/6/2016).

Menurut hematnya, sepanjang pemberitaan media berdasarkan data fakta yang sahih, memenuhi kaidah sebuah pemberitaan serta bisa dipertanggungjawabkan, pihak Pemerintah Kota Padang juga musti berjiwa besar dan alangkah bijaknya jika pemberitaan mass media yang bermuatan kontrol sosial dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk berbenah dan mempersembahkan kinerja lebih baik lagi pada masa mendatang.

Lagipula, sesuatu yang mustahil juga jika jajaran Pemko Padang melulu bekerja baik tanpa cela. Sewaktu-waktu tentunya mass media bakal menemukan juga hal-hal terkait kinerja jajaran Pemko Padang yang patut dikritisi atau bahkan pelaksanaannya di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Yuamran yang juga Wakil Ketua Forum Eksekutif Media (FEM) ini mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan FEM, yang baru-baru ini keliru menanggapi isu menyesatkan justru Walikota Mahyeldi sendiri, yakni isu terkait penghapusan Perda Syariat Islam oleh Kementerian Dalam Negeri.

Belum apa-apa, orang nomer satu Kota Padang ini sudah keburu berkomentar keras di sejumlah mass media, menentang pemerintah menghapus Perda Syariat Islam. Sementara pada pada kenyataannya, Perda Syariat Islam di Kota Padang tidak termasuk dalam 3.143 Perda dan peraturan kepala daerah yang dihapus pemerintah pusat lantaran dipandang bermasalah.

Khusus di Kota Padang, hanya ada dua Perda yang batal. Kedua Perda tersebut diterbitkan pada tahun 2009 dan 2011, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

“Yang menggelikan, jelas-jelas beliau yang keliru menyerap dan mencerna isu, kenapa justru mass media yang disalahkan lalu masyarakat “dikomandoi” untuk tidak mempercayai mass media?,” ujar pengasuh media spesialis berita investigasi ini sembari mengulum senyum.

Kecaman senada juga dilontarkan Anovtrizal Masdar, Sekretaris Aliansi Media Online Indonesia (AMOI) Wilayah Sumatera. Dari Jakarta, praktisi media yang juga putera asli Lapai Kecamatan Nanggalo Padang ini.

Sebelumnya, Ketua Forum Eksekutif Media (FEM) Ecevit Demirel menilai, statemen walikota tersebut cenderung emosional, bahkan bisa dibilang dangkal karena tanpa didukung data fakta dan penjelasan terperinci ihwal pemberitaan menyesatkan dimaksud.

Selaku kepala daerah yang notabene merupakan mitra dan kinerjanya saling keterkaitan dengan mass media, tak sepantasnya kalimat-kalimat bernada provokatif itu terlontar dari mulut seorang walikota.

Sebab, masing-masing mass media dalam bekerja mencari, membuat dan menerbitkan pemberitaan tentunya mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia minta klarifikasi, isu menyesatkan seperti apa yang dimaksud bapak walikota, sehingga ia mengeluarkan himbauan agar masyarakat jangan mudah percaya dengan pemberitaan mass media? Opini publik mana yang telah disesatkan oleh mass media, khususnya di Kota Padang?.

Mengingat pernyataan walikota Mahyeldi ihwal pemberitaan menyesatkan cenderung menyudutkan bahkan menyinggung kredibilitas mass media secara umum, ia menyarankan, seandainya ada pemberitaan mass media tertentu yang dinilai menyesatkan atau keliru, sebaiknya segala koreksian, klarifikasi atau somasi terhadap pemberitaan tersebut dilakukan by name by address, sehingga tak terkesan “pukul rata”. (*)

Check Also

PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020, Hanya Bukittinggi News Normal

Padang (LN)—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga 7 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *