Home / ---- / Perda IMB Kota Padang Mandul, Diduga Pembangunan Gedung Aula KAN Luki Tanpa Kantongi IMB

Perda IMB Kota Padang Mandul, Diduga Pembangunan Gedung Aula KAN Luki Tanpa Kantongi IMB

Padang (LN)—Pembangunan aula kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat diduga belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Kepala Bidang IMB Dinas PUPR Kota Padang Yulfis membenarkan bahwa bangunan aula kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan (LUKI) yang terletak di jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu, di Padang.

Berdasarkan laporan dari petugas lapangan serta petugas Arsip, ternyata bangunan KAN belum mengantongi IMB. Artinya, secara legalitas bangunan tersebut belum memiliki kekuatan hukum,” sebut Yulfis.

Semestinya, IMB ini diurus terlebih dahulu sebelum memulai melakukan pembangunan tersebut.

Perbuatan itu jelas sudah melanggar Perda kota Padang No. 7 tahun 2015 tentang bangunan gedung.

Bagi yang lalai serta tidak mengindahkan perda tersebut diancam dengan pidana sebagaimana tercantum Bab XI Ketentuan Pidana, Pasal 160, berbunyi :

Setiap pemilik, pengguna dan atau penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1),Pasal 20 ayat(1), Pasal 31, Pasal 37, Pasal 83 ayat (1) ayat (4) atau ayat (5),Pasal 103, Pasal 104, Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3),Pasal113, Pasal 122 ayat(2),Pasal 121 ayat (4),Pasal 123 ayat (3), Pasal 125 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4),dan/atau Pasal 164 ayat(1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menanggapi persoalan tersebut, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LI BAPAN) Provinsi Sumatera Barat angkat bicara.

Wakil kepala LI BAPAN Sumbar, Zainal Abidin menilai bahwa pelaksanaan Perda kota Padang No. 7 tahun 2015 berjalan mandul.

Terindikasi, adanya KKN yang berdampak terhadap kerugian negara.

Untuk itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Padang harus mengusut secara tuntas persoalan ini, pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya untuk menghubungi KAN LUKI serta pihak terkait lainnya.

Tunggu berita berikutnya.

#Tim

Check Also

PT. API Gelar Syukuran, Proyek Jembatan Titi CS Berjalan Lancar dan Dijauhi Bala

Padang (LN)—PT. Amar Permata Indonesia (API) yang mengerjakan proyek penggantian jembatan Titi cs melaksanakan silaturahmi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *