Home / ---- / PERKUATAN KELEMBAGAAN ADAT DAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT DI SUMBAR, SOLUSI PELESTARIAN NILAI ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO.6/2014

PERKUATAN KELEMBAGAAN ADAT DAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT DI SUMBAR, SOLUSI PELESTARIAN NILAI ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO.6/2014

IPPADANG (LN)–Memang diakui bahwa pemahaman generasi muda kita saat ini terhadap Adat Istiadat dan budaya semakin menipis. Hal ini menandakan telah terjadi degradasi budaya digolongan generasi muda Sumatera Barat sebagai orang Minang, Ini semua disebabkan oleh persentuhan era globalisasi ditandai perkembangan tekhnologi dan informasi dengan budaya Minangkabau sehingga menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya.” Ucapnya Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat, membuka secara resmi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pelestarian Nilai Adat Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa se-Sumatera Barat tahun 2016 di Hotel Bumi Minang. Kamis (17/3).

Sementara, Pemerintah memiliki peran dan kepentingan dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk melahirkan kepribadian yang baik sesuai dengan karakter orang Minang berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

IP2Mengantisipasi hal ini, perlu adanya kesamaan langkah secara bersama untuk kembali melestarikan adat budaya yang menjadi kebanggaan orang Minang melalui langkah strategis yaitu dengan Merevitalisasi nilai-nilai adat budaya, merevitalisasi peran pemangku adat, (ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai, generasi muda) dan penguatan fungsi kelembagaan adat budaya, salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pelestarian Nilai Adat dan Budaya Masyarakat dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ketua LKAAM Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat, Kepala SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota se-Sumatera Barat, Ninik mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Sumatera Barat.

Dalam Sambutannya, Gubernur Sumatera Barat memberikan Apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi ini karena

Pertama, Dapat dijadikan sebagai forum dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Adat, agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian serta kearifan local;

Kedua, Melalui Rakor diharapkan tercipta peningkatan kapasitas masyarakat pendukung lembaga Adat melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat berperan aktif;

Ketiga, Tersosialisasinya peran dan fungsi kelembagaan Adat Nagari sebagai motor penggerak sekaligus sebagai wadah Partisipasi dan keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Sementara Kepala BPM Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syafrizal, MM dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Rakor ini adalah Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat Nagari/Desa sebagai motor penggerak sekaligus wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan Nagari/Desa, sebab dengan terwujudnya penguatan kapasitas Kelembagaan Adat dan Budaya, maka Kelembagaan Adat semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian kearifan lokal, serta meningkatkan peran dan fungsi kapasitas Lembaga Adat melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan keterampilan.

Selain itu Drs. H. Syafrizal , MM Dt. Nan Batuah juga mengatakan, tujuan yang ingin kita capai bersama dari pelaksanaan rakor ini adalah, “terlaksananya implementasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk aparat Pemerintah, Kerapatan Adat Nagari (KAN), LKAAM, Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh masyarakat di Sumatera Barat adalah

  1. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat Nagari/Desa sebagai motor penggerak sekaligus wadah Partisipasi dan Keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan Nagari/Desa;
  2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Adat dan Budaya, agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian kearifan local; dan
  3. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapasitas Lembaga Adat melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat berperan aktif membantu Pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. (*)

Check Also

Riza Falepi : Tidak Nomor 1 Tidak Maju di Pilgub Sumbar

Padang (LN)—Walikota Payakumbuh Riza Falepi secara tegas menyatakan sikap tidak akan maju pada Pilkada Sumbar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *