Home / ---- / Presiden Jokowi : Praktik Jual Beli Jabatan Jangan Terulang Kembali dan harus Diberantas Tuntas

Presiden Jokowi : Praktik Jual Beli Jabatan Jangan Terulang Kembali dan harus Diberantas Tuntas

JAKARTA (LN) – Penyebaran ASN (Aparatur Sipil Negara) yang merata dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pembahasan lanjutan pembenahan manajemen ASN di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1).

‪”Saya ingin menegaskan kembali fokus kerja pemerintah di tahun 2017, yaitu mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mengatasi kesenjangan sosial,” tambah Kepala Negara.

Oleh sebab itu,lanjut Jokowi, menegeaskan sebaran ASN yang merata akan bisa memberikan akses rakyat kepada pelayanan publik yang lebih baik dan juga kesempatan kerja yang bukan hanya semakin meningkat, tapi juga semakin merata,.

‪”Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, untuk menghitung kembali kebutuhan ASN di masing-masing wilayah negara Indonesia, “pinta Jokowi.

Presiden Joko Widodo juga menginginkan jumlah ASN yang proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara.

Presiden mengatakan perkembangan kemajuan teknologi informasi juga disebutnya harus mampu mendorong sistem pemerintahan Indonesia menjadi berbasis elektronik.

‪ “Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara. Sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga secara tegas menyoroti masih ditemukannya praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN. Terhadap hal tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar hal serupa itu tak terulang kembali dan harus diberantas tuntas.
‬‬
‪”Secara khusus saya ingin menyoroti adanya praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini. Bahkan, beberapa waktu yang lalu ada yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan dan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas,” tegas Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.

 

 

 

 

Sumber : poskotanews.com

Check Also

DPR Padang Desak Pjs. Wako Tindak Kabag Kesra, Diduga Lakukan Pelanggaran Berpihak Pada Salah Satu Paslon

Padang (LN)—Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mendesak Pejabat Sementara (Pjs) Walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *