Home / ---- / Proyek Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur Zholimi Pekerja, CV. GRAHASINDO Abaikan K3 Namun KPA/PPTK “Tutup Mata”

Proyek Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur Zholimi Pekerja, CV. GRAHASINDO Abaikan K3 Namun KPA/PPTK “Tutup Mata”

Padang (LN)—Dana penyelenggaraan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur Sumbar terindikasi “dimainkan” untuk meraup keuntungan besar.

CV. GRAHASINDO BARU selaku kontraktor pelaksana tidak memberikan hak pekerja berupa alat pelindung diri (APD) untuk Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana mestinya.

Padahal dalam Kerangka acuan Kerja (KAK) Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur Sumbar yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. HERZADI.  L dan Pejabat Proaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ADI SUSANTO, S.Sos, MSi, meminta pihak rekanan untuk membuat Rencana  Keselamatan Konstruksi (RKK).

Lihat, Klik disini.

Bahkan pada dokumen pemilihan, Nomor 03/ST-795/ Pokja-7/2019 Tanggal 30 April 2019 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur terdapat adanya dana pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi.

Anehnya, meskipun  CV. GRAHASINDO BARU tidak mengindahkan ketentuan tersebut namun pejabat berwenang (KPA/PPTK) malah membiarkan dan tutup mata.

Tercium adanya aroma kongkalikong pada proyek Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur senilai Rp2.945.118.013,87 ini sehingga KPA/PPTK tidak berkutik.

Biro Umum Setdaprov Sumbar, melalui PPTK Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur, ADI SUSANTO saat ditemui Senin (30/9) diruang kerjanya mengatakan, Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan mesjid kantor gubernur sudah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dan kita terus memantau hal itu, ucapnya

Kenyataannya, apa yang disampaikan PPTK Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur, ADI SUSANTO tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan tinjauan ke lokasi pekerjaan pembangunan mesjid kantor Gubernur Sumbar, Senin (30/9), Didapati para pekerja tidak satupun yang memakai alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu safety, tali pengaman (safety belt) dan sebagainya.

Seperti yang terlihat, pekerja yang berada di ketinggian tidak diberikan tali pengaman.

Dari informasi yang didapatkan di lapangan, CV. GRAHASINDO BARU beralamat Jl. Bariang Indah II no 26, Anduring, Kec Kuranji – Padang (Kota) – Sumatera Barat memiliki hubungan keluarga/kerabat dengan Gubernur Sumbar sehingga KPA/PPTK tidak berani untuk menegur perusahaan tersebut. Benarkah demikian..?

Untuk mengetahui lebih jauh, media ini masih berupaya untuk mengumpulkan informasi, data serta melakukan konfirmasi dengan pihak terkait lainnya.

 

Tunggu berita selanjutnya.

 

#Fit

 

Check Also

Ganti Perusahaan untuk “Kelabui Publik”, Proyek Gedung Kebudayaan Sumbar Terindikasi “Dimonopoli”

Padang (LN)—Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (GKSB) memiliki kompleks gedung yang berfungsi sebagai tempat pameran,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *