Home / ---- / PSBB Sumbar Perlu Dievaluasi, Masih Banyak Didapati Pelanggaran

PSBB Sumbar Perlu Dievaluasi, Masih Banyak Didapati Pelanggaran

Padang (LN)—Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar yang telah di jalankan baik tahap I, dan sekarang memasuki tahap II perlu dilevaluasi ulang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari Fraksi Gerindra Evi Yandri Rajo Budiman, kepada wartawan di Padang Sabtu (16/5).

Sebagaimana tujuannya diberlukan PSBB ini untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun sangat disayangkan, dalam penerapannya terlalu banyak kekuranganya dan masih banyak pelanggaran di lapangan, sesal Evi Yandri.

Dengan dilakukannya evaluasi itu, maka kekurangan atau kelebihan pada saat penerapannya dapat diketahui secara jelas.

Menurutnya, penerapan PSBB dilaksanakan tidak sesuai kesepakatan. Dan anehnya, kebijakan kepala daerah di Sumatera Barat dalam menjalankan PSBB berbeda-beda. Akibatnya, koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya belum optimal.

Disebutkna Evi, pelanggaran PSBB di Sumbar terjadi di mana-mana tanpa adanya sanksi yang tegas.

Masih banyak didapati masyarakat yang berkumpul serta berkeliaran tanpa menggunakan APD.

Hal itu terjadi karena intervensinya dalam penerapan PSBB itu sangat longgar. Jadi sangat mustahil angka penyebarn Covid-19 di Sumbar dapat ditekan, ucapnya.

Berdasarkan hasil monitoring kelapangan, lalu lintas mobil di perbatasan Sumatera Barat tetap bisa lolos dari pos pemeriksaan.

Selain itu, gerbang masuk Sumbar melului bandara BIM juga kian longgar, karena nyaris tanpa dilakukannya pemeriksaan,” beber Evi.

Menurut Evi lagi, apabila PSBB ini diterapkan secara benar maka kondisi akan cepat pulih. Akan tetapi yang akan terjadi malah sebaliknya, ‘perang panjang’ melawan pandemi Covid 19 yang kian menyengsarakan masyarakat

#fit

Check Also

Bobot Proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor PN Padang Minus, PT. LPI Terancam Kena SP-1

Padang (LN)—PT. LAGA PRATAMA INTERINDO (LPI) terancam mendapatkan Surat Peringatan pertama (SP.1) oleh Pengadilan negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *