Home / ---- / Rapat Paripurna Terbuka Sahkan Perda Izin Gangguan

Rapat Paripurna Terbuka Sahkan Perda Izin Gangguan

dpr-salamPADANG (LN)–Rapat paripurna terbuka yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, Wahyu Iramana Putra dan Muhidi serta didampingi Sekretaraiat DPRD Padang Ali Basar, dihadiri Wakil Walikota Padang Emzali beserta SKPD dijajaran Pemko Padang, Rabu, (14/9).

Dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Gangguan ini hendaknya dapat memberikan jaminan berinvestasi bagi investor. Pemerintah Kota (Pemko) Padang serta mempermudah masuknya investasi dengan memberikan jaminan bagi investor tersebut.

“Disahkannya Perda tentang Izin Gangguan ini, selanjutnya Pemko Padang harus segara membuat petunjuk tekdprd-ttdnisnya berupa Peraturan Walikota (Perwako) serta sosialisasikan kepada stakeholders yang ada,” papar Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi.

Investastasi tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Padang, yakni terbukanya lapangan pekerjaan yang berujung terjadinya kesejahteraan masyarakat.

Dan semuanya itu tentunya tidak terlepas dari pelayanan prima yang diberikan Pemko Padang melalui instansi teknis pelaksananya. Pelayanan prima ini harus dilakukan secara menyeluruh kepada pelaku usaha, pesan Muhidi.

Dijelaskannya, Perda Izin Gangguan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan ketenangan bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha baru dan kenyamanan berusaha bagi dunia usaha di Kota Padang. Aturan yang selama ini sulit dan rumit kini harus dihilangkan, ingatnya.

dprd-sidangTANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PERDA IZIN GANGGUAN

Sebelumnya, Selasa (6/9) pada rapat paripurna DPRD Kota Padang, fraksi-fraksi memberikan tanggapan dan pandangan terhadap Perda Izin Gangguan ini.

Disampaikan Juru bicara Fraksi PKS, Budiman Datuk Malano Garang mengatakan, perda ini juga dapat mempersingkat waktu dan proses izin usaha itu sendiri.

“Hal itu dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru di tengah – tengah masyarakat Kota Padang. Dengan adanya perda ini , maka pemko perlu membuat standar pelayanan minimum terutama yang berkaitan dengan layanan bagi masyarakat dunia usaha yang tampil secara terbuka dan transparan,” tegasnya.

F-PKS mendesak Pemerintah Kota Padang untuk melakukan penguatan terhadap SKPD pemberi izin. Karena mereka dianggap bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, agar perda ini berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak.

Sementara itu, Dewi Susanti, juru bicara Fraksi Gerindra menyampaikan, terkait Perda Izin Gangguan semua proses perizinan harus dilakukan bertahap. Harus ada jangka waktunya sebelum SIUP dan SITU dikeluarkan. Selama ini katanya, dalam perizinan itu masih ditemukan diskriminasi dalam pengurusan izin usaha. Kedepan proses izin gangguan harus sesuai prosedur yang ada.

“Kemudian pelayanan penyelenggaraan perizinan gangguan harus cepat, akurat, dan tidak berbelit – belit. Sehingga mampu mendorong tumbuhnya investasi baik dibidang industri, jasa dan perdagangan. Dia juga menegaskan, disisi lain kami tidak mengharapkan adanya dampak negatif dari kemudahan pelayanan izin gangguan dan tetap harus mengikuti norma agama, sosial dan budaya, ” katanya.

Sedangkan Juru bicara Fraksi Nasdem Azirwan Yasin mengatakan, pemerintah dalam memberikan izin usaha harus memastikan usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan, sesuai pasal 3 Permendagri No.22 Tahun 2016. Dengan adanya kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha itu sendiri bersinergi dengan masyarakat serta terciptanya hubungan perekonomian yang bermanfaat bagi Kota Padang.

“Pemko juga harus benar – benar memberikan kepedulian kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan membebaskan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur Permendagri No. 27 Tahun 2009. Pemko diminta memastikan tim yang bekerja dengan transparan agar pelaku usaha mendapat kepastian apakah pelaku usaha itu masuk pada jenis gangguan ringan atau berat, ” paparnya.

Jumadi, juru bicara Fraksi Golkar menegaskan, pemko perlu menyederhanakan regulasi yang terkait dengan izin usaha, agar pelaku usaha tetap bersinergi dengan usaha yang dijalaninya. Juga dalam hal ini sebutnya, SKPD yang ada harus melakukan pengawasan rutin dan berkesinambungan, agar masyarakat tidak rugi nantinya.

“Dia menilai ini adalah angin segar bagi para pelaku usaha dalam mengelola usahanya dengan penyederhanaan izin dan efesiensi biaya. Hal ini patut kami apresiasi, namun Pemko diminta konsekwen dan sungguh – sungguh melakukan pembinaan terhadap hal ini, agar yang diharapkan dapat terwujud dengan baik, ” pungkas Jumadi. (*)

Check Also

PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020, Hanya Bukittinggi News Normal

Padang (LN)—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga 7 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *