Home / ---- / Razia Satlantas Polresta Padang Labrak UU No. 22/2009

Razia Satlantas Polresta Padang Labrak UU No. 22/2009

PADANG (LN)—Razia kelengkapan kendaraan bermotor yang dilaksanakan Satlantas Polresta Padang, Senin Malam (27/6) dinilai labrak Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Razia pemeriksaan kelengkapan kendaraan roda dua yang tepat berada dipersimpangan jalan Samudra dengan jalan Hangtuah dipimpin langsung Kasatlantas Polresta Padang, AKP Hamidi dinilai tidak sah secara hukum.

Pada razia yang digelar malam dimulai dari pukul 21.30 wib hingga 23.00wib, Satlantas Polresta Padang berhasil menjaring sebanyak 51 pelanggar, sehingga polisi melakukan penahanan berupa SIM sebanyak 19 berkas, STNK 6 berkas, ranmor sebanyak 25 unit ditambah 1 unit kendaraan roda empat (mobil)

Dari peninjauan dilapangan, razia yang digelar Satlantas Polresta Padang tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 22 PP 80/2012 yang berbunyi :

Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.

Sementara pada razia tersebut, tanda pemeriksaan kendaraan yang terletak di persimpangan jalan Samudara dan jalan Hangtuah tidak berjarak 50 meter serta tidak terlihatnya terpasang lampu isyarat bercahaya kuning sebagai tanda dilakukannya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam ketentuannya.

Dalam aturan ini secara jelas mengatakan, apabila pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan tidak sah secara hukum.

Bukan itu saja, penahanan kendaraanpun tidak sesuai dengan aturannya. Sebagai ketentuan PP 80/2012 seharusnya polisi tidak melakukan penahanan sepeda motor hanya karena pengendara sepeda motor tidak dapat menunjukan SIM apabila STNK-nya ada. Seyogyanya, polisi melakukan penahanan STNK terlebih dahulu.

Kendaraan baru dapat disita apabila setelah itu ada pemeriksaan kendaraan bermotor lagi dapat berakibat kendaraan bermotor disita karena tidak dilengkapi dengan STNK.

Sementara itu, Satlantas Polresta Padang langsung melakukan penyitaan kendaraan bermotor hanya pengendara tidak bisa menunjukan SIM sementara pengendara memiliki STNK.

Sebagaimana dikatakan salah serang masyarakat yang terjaring razia, Putri (nama samaran) yang sepeda motornya disita satlantas Polresta Padang karena tidak dapat menunjukan SIM, sementara dirinya ada membawa STNK.

Anehnya, Saat itu petugas tetap bersikeras untuk melakukan penyitaan kendaraan bukan STNK yang dimilikinya, keluh putri.  (Fit/den)

Check Also

Dandim 0312/Padang Tanam pohon di Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka By pass Padang.

Padang (LN)–Kodim 0312/Padang. Menanam pohon itu mudah, yang sulit adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *