Home / ---- / Rencana Perjalanan Dinas DPRD Sumbar Ke Luar Negeri Mendapat Krtikan Tajam, Dinilai Pemborosan Anggaran Berpotensi Penyalahgunaan

Rencana Perjalanan Dinas DPRD Sumbar Ke Luar Negeri Mendapat Krtikan Tajam, Dinilai Pemborosan Anggaran Berpotensi Penyalahgunaan

SUMBAR, PADANG (LN)–Rencana anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri mendapat kritikan tajam karena dinilai pemborosan anggaran yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

“Perjalanan dinas wakil rakyat ke-7 negara di tiga benua diduga berpotensj penyalahgunaan anggaran,”kata Peneliti Integritas (PI) Antoni Putra saat jumpa, Selasa (3/10).

Dijelaskan Antoni, “Perjalanan dinas ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 10 milyar dengan masing-masing anggota DPRD akan menerima jatah Rp100 juta. Adapun negara yang akan dikunjungi adalah Amerika Serikat (Hawai), Jerman, Spanyol, Belanda, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan.

“Kunjungan kerja itu dikatakan untuk studi banding menyangkut beberapa hal, serta mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya yang terpublikasi, ke Jerman pergi mengikuti pameran pariwisata dan ke Belanda untuk melakukan studi banding menyangkut kearsipan sejarah Minangkabau,”ungkapnya.

Anggota DPRD pergi ke Jerman hanya untuk mengikuti pameran pariwisata, terus setelah kunjungan ke Jerman apa yang bakal diterapkan di Sumbar, ucapnya heran.

“Kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas. Tentu tidak,”tegasnya.

Sungguh sangat fantastif perjalanan dinas ini menghabiskan anggaran sekitar Rp10 milyar. Anggaran sebesar tersebut apakah sudah ada mata anggarannya, karena dana Rp10 Milyar tidaklah sedikit, papar Antoni.

Hal ini sangat bertentangan dengan Instruksi Presiden dan Mendagri yang selalu mengupayakan agar Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran,”jelasnya lagi.

Ia menjelaskan, Integritas mempertanyakan keberangkatan anggota DPRD Sumbar ke luar negeri dengan menggunakan anggaran sangat besar.

“Jika penggunaan anggaran tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas, maka penggunaannya sangat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,”ujarnya.

Integritas mendesak Mendagri melalui dirjen otonomi daerah menolak izin perjalanan dinas yang diajukan oleh 59 Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat serta menghimbau penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran terkait rencana perjalanan dinas 59 anggota DPRD Sumbar tersebut.

“Tidak menginginkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas tersebut,”tegas Antoni

(red)

Check Also

Kasdim 0312/Padang Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke-73, Siapkan Penggelaran Festival Merah Putih

Padang (LN)–Festival Merah Putih, Merahputihku Satukan kebhinnekaan di Kota Padang 2018 pada acara kegiatan rapat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *