Home / ---- / Salah Penulisan Kepanjangan KPK, Ditulis “Komisi Perlindungan Korupsi” Pegawai Honor Dipecat

Salah Penulisan Kepanjangan KPK, Ditulis “Komisi Perlindungan Korupsi” Pegawai Honor Dipecat

JAKARTA (LN) – Sebuah surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuri perhatian publik, terjadinya kekeliruan penulisan kepanjangan KPK dalam amplop surat itu.

Pada kolom “kepada” alih-alih tertulis “Komisi Pemberantasan Korupsi”, lembaga antirasuah itu justru disebut sebagai “Komisi Perlindungan Korupsi.”

Merujuk laporan detikcom, foto surat itu sudah beredar di kalangan wartawan pada Rabu (8/6).

Adapun Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati membenarkan bahwa surat itu telah diterima pihaknya. Sebagaimana terlihat dalam foto yang ramai beredar di media sosial, ada stempel yang menjelaskan bahwa surat itu diterima KPK pada 7 Juni 2016.

“Surat diterima KPK 7 Juni, tapi karena kelalaian maka kemudian ditarik untuk direvisi,” kata Yuyuk. Meski begitu, Yuyuk mengaku belum mengetahui isi surat itu karena telanjur ditarik.

Di media sosial, kekeliruan ini langsung disambut keriuhan percakapan. Walhasil, kata kunci “Komisi Perlindungan Korupsi” ikut mencuat dalam Tren Twitter Indonesia, sejak Kamis (9/6) dini hari.

Kamis (9/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan soal kekeliruan itu.

Akun Twitter @tjahjo_kumolo (59 ribu pengikut) –yang dipercaya publik miliknya– mengirimkan sembilan kicauan bertagar #InsidenSurat.

@tjahjo_kumolo dalam kicauannya menyebut insiden itu sebagai sabotase, sekaligus membawa malu pada kementerian yang dipimpinnya. Ia pun memutuskan untuk memecat pegawai yang mengetik amplop surat itu.

Pemecatan, kata @tjahjo_kumolo, merupakan pemberian efek jera agar tidak ada staf yang melakukan sabotase lagi. Meski demikian, @tjahjo_kumolo tidak memerinci motif sabotase itu.

Memelesetkan kepanjangan KPK sudah sering terjadi. Anda bisa melihat satu laman diKompasiana, yang memuat sejumlah pelesetan kepanjangan KPK.

Sekadar contoh, Desember 2015, aktivis Indonesian Corupton Watch (ICW), Emerson Yuntho, juga pernah memelesetkan KPK, saat mengomentari komposisi pimpinan KPK hasil pilihan DPR. “Saya khawatir KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Komisi Pelindung Koruptor,” kata Emerson, dikutipKompas.com (19 Desember 2015).

Namun, konteks penyebutan macam itu lebih berupa sindiran. Pun tidak dilakukan oleh lembaga negara, macam kementerian.

Sebagai pengingat, kekeliruan penulisan macam ini pernah terjadi sekitar setahun silam. Juli 2015, kekeliruan termuat dalam undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yang dirilis Kementerian Sekretaris Negara.

Dalam surat itu, kepanjangan BIN menjadi “Badan Intelijen Nasional” yang sontak disambut olok-olok netizen. Meski demikian, kekeliruan itu tidak bermuara pada pemecatan. Saat itu, Setneg sekadar menyampaikan ralat dan permohonan maafterbuka atas kekeliruan yang terjadi.

Check Also

PSBB Sumbar Perlu Dievaluasi, Masih Banyak Didapati Pelanggaran

Padang (LN)—Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar yang telah di jalankan baik tahap I, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *