Home / ---- / Sekwan DPRD Padang Jegal Kebebasan Pers, Berlakukan Aturan Sepihak Langgar PMH

Sekwan DPRD Padang Jegal Kebebasan Pers, Berlakukan Aturan Sepihak Langgar PMH

Padang (LN)—Sekwan DPRD kota Padang terindikasi menjegal dan mengkebiri kebebasan pers di Sumbar, khususnya kota Padang.

Yangmana, Sekwan DPRD Padang dalam melakukan kerjasama publikasi dengan media (perusahaan pers) memaksakan aturannya sendiri alias “mengada ada” tanpa adanya dasar yang jelas (payung hukum).

Baca berita terkait lainnya, klik disini

Memaksakan memberlakukan Pergub No.30 tahun 2018 tentang kerjasama publikasi di lingkungan Humas Setdaprov. Sumbar untuk Sekwan DPRD Padang.

Sungguh Naif, Sekwan DPRD Padang menggunakan Pergub Sumbar sebagai landasan aturan, tanpa ada diterbitkannya Perwako Padang.

Sedangkan Humas Setdako Padang sendiri tidak pernah memberlakukan Pergub Sumbar tersebut sebagai acuan untuk menjalin kerjasama publikasi dengan media (perusahaan pers).

Terindikasi, Kebijakan yang diambil Kasubag Humas protokoler dan publikasi di Sekwan DPRD Padang sepihak dan tidak profesional.

Dengan dilakukannya ketentuan itu, berdampak terhadap kerugian pada media (perusahaan pers), wartawan yang akan melakukan peliputan serta masyarakat pembaca.

Pimpred media portal www.jurnalandalas.com, Mickey Samudra saat diminta komentarnya, terkait aturan kerjasama publikasi yang diberlakukan di lingkungan Sekwan DPRD Padang sanggat kecewa, Jumat (3/1) di kawasan GOR.H.Agus Salim Padang

Menurutnya, Kasubag Humas protokoler dan Publikasi Sekwan DPRD Padang sepertinya tidak paham dengan aturan sehingga berbuat se-enak jidatnya.

Dijelaskannya, pada Pergub Sumbar No.30 tahun 2018 itu hanya diberlakukan khusus untuk lingkungan Humas Setdaprov Sumbar.

Dan sepertinya Kasubag Humas protokoler dan Publikasi sekwan DPRD Padang ini lebay sehingga jadi ikut ikutan, ucapnya heran.

Hal senada juga disampaikan wapimpred www.laksusnews.com Ardi, Jumat (3/1) di Padang.

Kebijakan yang dikeluarkan Sekwan DPRD Padang jelas sudah merugikan banyak pihak, baik sebagai perusahaan media, wartawan ataupun pembaca.

Terkait kondisi itu, maka persoalan ini akan kita bawa ke walikota Padang guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Namun tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke jalur hukum, tegasnya.

Menurutnya, kebijakan sepihak yang diberlakukan Kasubag Humas protokoler dan Publikasi Sekwan DPRD Padang itu telah merugikan, serta sudah melanggar Perbuatan melawan hukum (PMH)

Selain itu, pihaknya juga akan mengungkap kebobrokan yang terjadi selama ini di Sekwan DPRD Padang, beber Ardi.

Guna mendapatkan kejelasan terkait persoalan diatas, media ini masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Sekwan DPRD Padang.

Tunggu kelanjutan beritanya.

#Tim

Check Also

Pembagunan Cekdam di Kec. Pauh Tuntas, Kecemasan Masyarakat Terjadinya Banjir Mulai Sirna

Padang (LN)—Dinas PUPR Padang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) terus berupaya membenahi infrastruktur pengairan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *