Home / BERITA TERBARU / Sorot Lelang Mesjid Raya Pdg Pariaman, LSM PERAN Deteksi Adanya “Praktek Monopoli” Terselubung

Sorot Lelang Mesjid Raya Pdg Pariaman, LSM PERAN Deteksi Adanya “Praktek Monopoli” Terselubung

Padang (LN)—LSM PERAN meminta aparat penegak hukum serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) untuk mengusut proses tender yang ada di kab. Padang Pariaman.

Terindikasi, pada beberapa tender yang dilakukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Padang Pariaman telah melanggar UU No 5 Tahun 1999, tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Seperti halnya yang terdapat pada tender paket pekerjaan pembangunan mesjid Raya Kab. Padang Pariaman dengan pagu anggaran Rp19.500.000.000 dari APBD Kab. Padang Pariaman TA. 2019.

Apabila dilihat dari hasil pengumuman lelang paket pekerjaan pembangunan mesjid Raya Kab. Padang Pariaman ada sekitar 20 perusahaan yang ikut mendaftar, namun hanya 3 perusahaan yang memasukan penawarannya, papar Ketua LSM PERAN Anif Bakri kepada wartawan hari ini, Senin (17/6) di Padang.

Dijelaskannya, Adapun perusahaan yang ikut menawar, yakni PT. Putra Giat Pembangunan (PGP), PT. Cendrawasih Mulo Ano (CMA) dan PT, Nabil Surya Persada (NSP).

Dari hasil evaluasi harga, PT. PGP berada pada rangking.1 dengan harga penawaran Rp18.957.746.375,86, selanjutnya pada rangking.2 PT. CMA dengan harga penawaran Rp19.080.273.369,36 dan selanjutnya pada rangking.3 PT. NSP dengan harga penawaran Rp19.207.815.965,90.

Berdasarkan harga menawaran itu, akhirnya UKPBJ Kab. Padang Pariaman menetapkan PT. PGP sebagai pemenang tender.

Namun kemenangan PT. PGP pada tender pada paket pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kab. Padang Pariaman ini terasa sanggat aneh. Terindikasi tender sudah diatur sejak awal untuk memenangkan salah satu peserta (perusahaan).

Ada beberapa indikasi, diantaranya harga penawaran PT. PGP turun sanggat tipis sebesar Rp542.253.625 atau 2,781% dari pagu anggaran yang ada, hanya beberapa peserta (perusahaan) yang ikut menawar.

Sementara dua perusahaan yang ikut menawar, diduga hanyalah sebagai perusahaan pendamping yang tujuannya untuk mengelabui atau menyamarkan “praktek monopoli” tersebut.

Kita milihat persoalan ini hampir sama dengan kasus sebagai berikut ini.

Dan untuk mengungkap hal ini, agar tidak menimbulkan kerugian negara ataupun peserta (perusahaan) tender lainnya, maka LSM PERAN meminta kepada aparat penegak hukum serta KPPU-RI untuk bertindak, membuka kembali semua dokumen penawaran yang telah masuk di UKPBJ Kab. Padang Pariaman, saran Anif.

Apabila sesuatu pekerjaan sudah didapatkan dengan cara yang tidak baik, otomatis akan membuahkan hasil tidak baik pula. Apalagi yang akan dibangun ini adalah mesjid yang merupakan tempat beribadah dan suci, ucap Anif mengingatkan.

Sementara itu, Untuk penggembangan berita selanjutnya, maka media ini masih berupaya untuk menggumpulkan data dan informasi serta melakukan konfirmasi kepada UKPBJ Kab. Pariaman ataupun pihak terkait lainnya. Tunggu berita selanjutnya.

#Tim

Check Also

Menelisik Proyek Peningkatan Jalan Paket-1 Kab. Pasbar, Terindikasi PT. ABA “Mainkan” Kepadatan Asphal

PASBAR (LN)—Paket Peningkatan Jalan Paket.1 kab. Pasaman barat (Pasbar) terindikasi dikerjakan asaljadi. Diprediksi, jalan yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *