Home / ---- / Sorot Perekrutan Tenaga Honorer Sekretariat DPRD Padang, Penerimaan Sarat KKN

Sorot Perekrutan Tenaga Honorer Sekretariat DPRD Padang, Penerimaan Sarat KKN

PADANG (LN)—Perekrutan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang kental dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tenaga honorer yang  diterima hanyalah mereka yang memiliki “ayam gadang” saja. Tanpa ada rekomendasi dari “ayam gadang” tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak akan diterima sebagai tenaga honorer.

Sanggat Aneh, entah kapan perukrutan tenaga honorer tersebut diumumkan, tapi mendadak sudah ada yang masuk bekerja mengisi lowongan pekerjaan di lingkungan Sekretariat DPRD kota Padang ini. Artinya perekrutan dilakukan secara diam-diam.

Padahal Walikota Padang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selalu melayangkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh OPD setiap tahunnya, agar tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer, kontrak atau sejenisnya. Tapi hal itu sepertinya tidak di gubris oleh sekretariat DPRD Kota Padang, tapi penerimaan tenaga honorer/kontrak masih tetap disisipkan. 

Kuat dugaan, Perekrutan Tenaga Honorer yang ada di DPRD Kota Padang merupakan hasil konspirasi dengan menggunakan praktek Kolusi dan Nepotisme.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan yang berbunyi :

“Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pemerintah secara jelas melarang untuk mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Perekrutan tenaga honorer terkesan dipaksakan, meskipun tidak memiliki SDM sebagaimana dibutuhkan. 

Parahnya lagi, Tenaga Honorer hasil KKN ini dalam melaksanakan pekerjaan cendrung “besar kepala”. Bekerja se-enaknya tanpa ada yang akan menindak, karena “ayam gadang” selalu siap mem back-up nya.

Bukan itu saja, Pelayanan prima yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagaimana di instruksikan walikota Padang serta disorak-sorakan oleh anggota dewan malah menjadi “pepesan kosong”.              

Seperti yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Padang, penerimaan tenaga honorer/kontrak atau sejenisnya ini masih saja dilakukan.     

Buktinya, Riza Rizki Amalia (RRA) yang kini sebagai staf humas DPRD Kota Padang bisa membobol aturan yang ada tersebut. RRA menjadi tenaga honorer di Sekretariat DPRD Padang pada tahun 2016 lalu.

Dari informasi yang didapatkan, RRA merupakan titipan dari salah seorang anggota dewan dari partai PAN, Masrul Rajo Intan (MRI) yang merupakan kakak iparnya.

Hebatnya lagi, Meskipun masih terbilang baru bekerja sebagai staf di bagian humas DPRD Kota Padang, tapi “RRA” sudah memegang kendali yang sanggat penting. Seluruh pembayaran pariwara media, berada dibawah kendalinya. Dana hingga puluhan juta rupiah dikelolanya secara penuh.   

Setiap wartawan yang berurusan atau ingin mengambil tagihannya pariwara dipajaknya. Dengan berani menyodorkan secarik kertas untuk diisi berapa jumlah nominal yang akan diberikan untuknya.

Bukan itu saja, prilakunya yang sering “unjuk gigi” saat berurusan juga disesalkan oleh rekan-rekan wartawan. Bagi wartawan yang memberikan “upeti besar” untuknya dijadik prioritaskan. Sebaliknya, wartawan yang kurang disenanginya maka dengan berbagai cara dan celah dicarikan alasan untuk menjegalnya.

Buktinya, banyaknya bahan pariwara media yang diserahkan kepadanya, ditolak dengan alasan yang tidak logis atau mengada-ada. RRA layaknya seorang pejabat yang bisa menghitam putihkan media yang akan masuk.   

Seperti yang diungkapkan, salah seorang pimpinan media online di Sumbar, Indra chan yang merasa kesal karena dipermainkan dan dibodohi-bodohi oleh RRA ketika hendak memasukan bahan pariwaranya beberapa bulan lalu.

“Bahan pariwara tidak bisa masuk sekarang, karena Sekwan Ali Basyar (AB) sudah pensiun, jadi tidak yang akan tandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPj). Jadi tunggu hingga ada sekwan baru defenitif“, ucap Indra sambil menggulangi perkataan “RRA” dengan nada kesal.

Hal ini tentunya terasa janggal, toh setiap adanya penggantian pejabat (berhenti/pensiun/tugas luar), tentunya terlebih dahulu sudah ada pelaksana tugas (Plt) pejabat tersebut supaya aktivitas OPD tetap berjalan sebagaimana mestinya.     

Menaggapi hal itu, Kabag. Humas DPRD Kota Padang, Ermanto selaku atas langsung tidak mampu berbuat apa-apa. Namun sikap Ermanto ini dapat dipahami. Walaupun sebagai pejabat eselon III, tapi tekanan dari atas sanggatlah kuat. Apabila salah dalam mengambil keputusan, tentunya jabatannya bisa dicopot. Jadi mau tidak mau Ermanto terpaksa “mengurut dada”.

Sebagaimana dikatakan Ermanto, Kamis (1/8), “Saya sudah mengingatkan kepada “RRA” agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan semestinya, secara pribadi saya minta maaf”.

Meskipun demikian, Ermanto berjanji akan melakukan pembinaan terhadap anggotanya “RRA” ini.  

Bagaimanakah sistim pengrekrutan tenaga honor di Sekretariat DPRD Kota Padang ini, tunggu berita selanjutnya…(Tim)

Check Also

Polresta Padang Berhasil Tangkap Napi Kabur Dalam Tempo 12 Jam

PADANG (LN)–Narapidana di Lapas Muaro Kelas II A Padang yang kabur Sabtu (14/10) berhasil ditangkap Jajaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *