Home / ---- / Tidak Bayar Pajak Walikota Padang Akan Tutup Hotel

Tidak Bayar Pajak Walikota Padang Akan Tutup Hotel

Padang (LN)—Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, akan menutup hotel yang menunggak pembayaran pajak. Pernyataan itu menyikapi pernyataan DPRD Padang yang mendesak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Padang penagihan tunggakan pajak hotel, restoran dan objek pajak lainnya di Kota Padang yang menembus angka Rp 173 miliar.

“Ya, pajak itu kewajiban mereka. Kalau tidak mau bayar, saya tutup,” tegas Mahyeldi saat menghadiri soft opening New d’Dhave Hotel di Jalan Berok Siteba, kemarin (11/4). Mahyeldi mengaku tidak akan main-main dengan tunggakan pajak yang ujung-ujungnya untuk pendapatan daerah. Memang, Pemko Padang mendukung para insvestor untuk masuk, namun harus memenuhi kewajibannya.

Mahyeldi mengakui terdapat satu dua hotel di Padang yang enggan untuk membayar pajak. Karena itu, ketegasan penting dilakukan. Seperti diketahui, tidak hanya hotel, restoran dan objek pajak lainnya juga disebut mengalamai penunggakan. Tunggakan pajak hotel, restoran dan objek pajak lainnya di Kota Padang mencapai Rp 173 miliar.

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Padang, beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya selalu melakukan pembinaan terhadap para penunggak pajak, melalui surat teguran dan panggilan guna mediasi.

Salah satu hotel bintang lima di Kota Padang yang beralamat di Jalan Hamka tidak mengindahkan berbagai upaya yang dilakukan Dipenda Padang. “Sudah surat pangilan satu, dua, dan tiga kali layangkan, tapi pihak hotel lengah saja. Jadi masalah ini sudah kami serahkan kepada penyelenggara hukum,” ujar Kepala Dipenda Kota Padang, Adib Alfikri

Sisi lain, Mahyeldi menambahkan, pihaknya akan mendorong para investor yang ingin membangun hotel berbintang di Kota Padang. Karena, dengan adanya pembangunan hotel hotel berbintang akan mendongkrak kemajuan ekonomi di Kota Padang.

Dia mengaku juga sudah melakukan diskusi bersama pengusaha hotel di Kota Padang, guna membicarakan hal yang akan mensukseskan pembangunan serta tidak menginginkan para pengusaha hotel mendapatkan kerugian.

Untuk kedepa, pemerintah Kota Padang akan merencanakan sesuatu yang lebih strategis lagi sehingga investasi lebih ramai dan maju. Maka kuncinya, yakni even dan agenda agenda tertentu lainnya. Kemudian ia juga mendorong SKPD nya untuk membentuk sebuah kegitan yang bisa di nikmati oleh setiap warga masyarakat Kota Padang dan juga untuk menarik investor.

Diingatkan lagi, bagi pengusaha hotel yang terbukti memiliki tunggakan pajak, diminta harus segera melakukan pelunasan. Ada termen waktu yang diberikan bagi pengusaha perhotelan, namun jika tidak ada etika baik mereka untuk melakukan pembayaran, Pemko tidak akan segan untuk melakukan penutupan terahadap hotel yang bermasalah tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, penunggak pajak, terutama yang nominalnya besar harus terus dikejar oleh Dipenda Padang. Jangan lagi sebatas pembinaan.

“Terlebih pajak hotel dengan nominal tunggakan yang tinggi. Kalau memang tidak mampu membayar penuh, ya dicicil dulu. Namun semua kewajiban itu harus diselesaikan. Jangan sampai mereka tidak ada kontribusi untuk Kota Padang,” katanya.

Elly mendesak eksekusi bagi seluruh penunggak pajak yang membandel. Sebab aturan jangka waktu, tenggat, serta sanksi yang diberikan sudah jelas. Harusnya, kata Elly, eksekusi sudah dilakukan.

Ketua DPRD Padang, Erisman juga mengimbau, agar pengusaha hotel dan usaha lainnya memenuhi kewajiban pajak. Bagaimanapun juga, pajak yang dikeluarkan demi kemajuan pembangunan kota sebagai wujud kepedulian pengusaha. Terkait wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban, menurutnya, harus ada langkah persuasif yang dilakukan oleh Dipenda.

Politis Gerindra itu menjelaskan, dalam perda terkait pemungutan retribusi daerah, sudah sangat  mekanisme dan tata cara untuk memungut pajak. Utamakan langkah persuasif. “Tentu kita tidak mengharapkan itu, sebaiknya kita sama-sama mendorong pendapatan daerah, yang salah satunya pajak,” Tuturnya.

Check Also

BPBD Sumbar Aktifkan Posko Terpadu Penanganan COVID-19

Padang– Angka kasus terkonfirmasi positif COVID-10 di Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Menyikapi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *