Home / ---- / Trik Curang Proyek Rehabilitasi Trotoar Jl. Juanda, PT. Asri FJ Terindikasi Mainkan Spek Kanstin

Trik Curang Proyek Rehabilitasi Trotoar Jl. Juanda, PT. Asri FJ Terindikasi Mainkan Spek Kanstin

Padang (LN)–Pembangunan Rehabilitasi Trotoar Paket I, berlokasi di kawasan JL. Ir. H. Juanda kota Padang, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada.

Kontraktor pelaksana, PT. Asri Fariz Jaya (PT. AFJ) terindikasi melakukan kecurangan dengan cara memainkan spek material untuk meraup keuntungan besar.

Seperti diketahui, Pada RAB Pembangunan Rehabilitasi Trotoar Paket I seharusnya menggunakan kreb. L (Kanstin) K-300.

Namun yang didapati dilokasi pekerjaan, kanstin K-300 (fabrikasi) “disulap” dengan kanstin buatan sendiri yang mutu betonnya sanggat diragukan.

Ditenggarai, Proyek bernomor kontrak 56/Kont-SDA/APBD/PUPR/2018, senilai Rp.2.266.943.000, dari dana APBD Kota Padang TA.2018 sarat terjadi KKN.

Alasannya, Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spek serta kangkangi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibiarkan oleh konsultan pengawas PT. Multi Mitra Serasi (MMS).

PT. MMS Terkesan memberikan restu terhadap pekerjaan yang asal Jadi tersebut.

Sementara itu, pelaksana lapangan PT. AFJ, Ghofar saat dikonfirmasi via telpon selular bernomor 0822-5552-4xxx tidak menjawab.

Begitu juga dengan Kadis PUPR Padang Fatriarman Noer (FN) selaku PA/PPK saat dihubungi via telpon selular ke nomor 0812-6612-4xx tidak pernah menjawab/membalas SMS/Whatsapp (WA).

Prilaku tidak profesional Kadis PUPR padang itu juga ditiru PPTK Pembangunan Rehabilitasi Trotoar Paket I, Kasmaizar. Selalu menghindar saat dikonfirmasi terkait dengan kegiatan yang dikelolanya.

Dari sikap oknum pejabat DPUPR Padang itu, menimbulkan kecurigaan, adanya aroma “kongkalikong” pada proyek tersebut.

Sebagai pejabat publik, maka prilaku oknum pejabat DPUPR Padang itu sudah melanggar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (KIP) serta UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menanggapi hal itu, Ketua BPI KPNPA RI Sumbar Jovi Syamsu saat diminta pendapatnya mengatakan, Setiap kegiatan yang didanai APBD/APBN maka harus dilakukan secara transparan sehingga publik dapat memantau atau mengawasinya.

Dan hal itu sudah diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jelasnya.

Menurutnya, Pejabat yang tidak amanah dalam bertugas serta melanggar UU sebaiknya dicopot dari jabatannya.

Dikhawatirkan, prilaku tidak profesional oknum pejabat DPUPR Padang ini akan berdampak negatif terhadap kinerja walikota Padang yang terkenal elegan serta dekat dengan masyarakatnya.

Jangan sampai lahir “image” ditengah masyarakat, Pemerintah bersih dan transparan yang didengungkan pemerintah kota Padang hanya sebagai “lips service”, sarannya.

Sedangkan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan/kecurangan pada proyek tersebut, BPI KPNPA RI Sumbar mengingatkan agar pekerjaan yang tidak sesuai spek itu agar dibongkar, diganti dengan spek semestinya.

Apabila hal itu tidak dilakukan Dinas PUPR Padang, maka BPI KPNPA RI Sumbar akan mengambil tindakan yakni melaporkan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum, ancamnya.

BPI KPNPA RI Sumbar akan terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi trotoar paket. 1 ini hingga tuntas.

Bagaimanakah kelanjutannya, Tunggu berita berikutnya.

#Fit

Check Also

Rapat Pleno Terbuka KPU Sumbar, Jumlah DPT Bertambah 76 Ribu

PADANG (LN)–Jumlah pemilih di Sumatera Barat pada Pemilu 2019 bertambah 76.242 orang. Sehingga total pemilih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *