Home / ---- / Wakil DPRD Padang, Muhidi : Sesuai Protap, Satpol PP Jangan Ragu Berantas Maksiat

Wakil DPRD Padang, Muhidi : Sesuai Protap, Satpol PP Jangan Ragu Berantas Maksiat

PADANG (LN)–Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ustad Muhidi mengaku mendukung kerja Satuang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam pemberantasan maksiat. Ia meminta Satpol PP jangan ragu-ragu dalam memberantas maksiat, tapi harus tetap mengacu kepada prosedur tetap (Protap), karena Satpol PP adalah penegak Peraturan Daerah (Perda),” tegasnya, Senin sore, 25 April 2016, kepada media ini terkait kasus acara perpisahan dan malam keakraban siswa SMA Negeri 3 Padang, Sabtu, 23 April 2016.

Ia mengatakan, kalau dirinya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Namun, ia menginginkan Satpol PP bekerja dengan profesional, yaitu bekerja dengan Protap yang telah disepakati, karena marwah Kota Padang harus tetap dijaga. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru.

“Kalau melihat protapnya, kan seperti itu. Cuma saya tidak menyalahkan sifatnya. Kita inginkan nampak profesionalitasnya. Jadi, profesionalitas kerja itu tentu dengan protap yang telah mereka sepakati.

Kita dukung usaha mereka dalam upaya penegakkan Perda, menjaga ketertiban, dan sekaligus memberantas maksiat. Kita dukung itu, jangan ragu-ragu. Tapi tetap bekerja secara profesional dengan prosedur yang mereka lakukan, karena bagaimana pun marwah Kota Padang harus tetap kita jaga juga. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Artinya, ujar Muhidi, dirinya mendukung pemberantasan maksiat, tetapi jangan sampai menimbulkan image-image yang kurang bagus untuk Kota Padang. Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP Kota Padang, Firdaus Ilyas terkait kejadian itu.

“kita mendukung pemberantasan maksiat, tetapi jangan sampai menimbulkan image-image yang kurang bagus untuk Kota Padang. Saya tidak menyalahkan pribadi-pribadi, saya dukung kerja Satpol PP, tapi kita minta harus sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi, red).

Muhidi menyayangkan jika peristiwa itu memang terjadi. Apalah lagi, saat ini, Pemerintah Kota Padang punya komitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota pendidikan. Tak hanya itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah telah pula mendeklarasikan Kota Padang sebagai kota penghafal al Quran atau kota layak penghafal al Quran.

“Normatifnya, kalau memang peristiwa itu terjadi, kami sangat menyayangkan. Karena saat ini, Pemerintah Kota Padang punya komitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota pendidikan. Apalagi sudah dideklarasikan pula sebagai kota penghafal al Quran atau kota layak penghafal al Quran. Tentu usia-usia dini yang kembali ke situ. SD, SMP, SMA kan. Kita sangat menyayangkan jika peristiwa ini terjadi,” jelasnya.

Kepada pihak sekolah, dan dinas pendidikan, harap Muhidi, agar mempelajari kasus ini sedetail mungkin. Setelah itu tentu mencari solusi, supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Peran orang tua dalam hal ini juga sangat diperlukan. Orang tua perlu juga kepedulian dan kewaspadaan terhadap kegiatan anak-anak. Kepada dinas pendidikan dan kepala-kepala sekolah, ini menjadi pelajaran.

“Kenapa ini terjadi? Terutama kita berharap kepedulian orang tua. Orang tua zaman sekarang perlu juga kepedulian kita, kewaspadaan kita terhadap kegiatan anak-anak. Kepada dinas pendidikan dan kepala-kepala sekolah, ini menjadi pelajaran. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Kalau perlu ada komitmen dari semua pihak, bersama-sama kita menjaga Kota Padang ke depan,” pungkasnya.

Apatah lagi, jelas Muhidi, anak-anak sudah selesai Ujian Nasional (UN). Tentu kontrol tidak hanya terletak pada pihak sekolah, tetapi juga orang tua. Harusnya orang tua croschek kepada sekolah tentang kegiatan tersebut. Demikian juga pihak hotel, juga harus konfirmasi kepada pihak sekolah, apatah lagi ada spanduk sekolah pada acara itu.

“Anak-Anak kan sudah UN, tentu kontrolnya tidak sekolah saja, tetapi juga orang tua. Harusnya orang tua croschek kepada sekolah, apa benar kegiatan ini dilakukan sekolah? Selain itu, tempat penyelenggaraan. Saya dengar ada spanduk sekolah. Harusnya pihak hotel juga mengkonfirmasi ke sekolah, apakah benar ini kegiatan sekolah,” tuturnya.

Kalau pihak hotel melihat pada kegiatan tersebut tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah dan guru pendamping, seharusnya pihak hotel perlu mencurigakan. Kalau ini terjadi kan bisa diantisipasi, ujarnya mantan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang ini.

“Kita tidak ingin menyalahkan pihak hotel. Tapi sebaiknya ke depan harus seperti itu, karena ini siswa kan? Katanya acara sekolah, tapi guru tidak ada yang tahu satu pun, kepala sekolah juga tidak tahu. Tanggjungjawab pihak hotel melakukan croschek. Apa benar ini acara sekolah, ” harapnya. (by)

Check Also

Sebanyak 18.351 Kelurga PKH Akan Terima Bantuan Beras

Padang—Pemko Padang menyiapkan bantuan sosial yang akan diberikan bagi terdampak PPKM Darurat yang diberlakukan 12 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *