Home / ---- / Wartawan Sumbar Gelar Aksi Demo, Tuntut Cabut Pergub No.30/2018

Wartawan Sumbar Gelar Aksi Demo, Tuntut Cabut Pergub No.30/2018

Padang (LN)–Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Sumatera Barat melakukan aksi damai ke Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu siang (12/9).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No.30/2018 yang berpotensi menghambat kebebasan pers.

Baca berita sebelumnya 

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak, online dan elektronik melakukan aksi long march, berjalan sambil membawa spanduk dari kawasan GOR. Agus Salim menuju Kantor Gubernur, mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

Sesampai di depan Kantor Gubernur, para wartawan merasa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Irwan prayitno selaku Gubernur Sumbar dikarenakan lagi berada diluar daerah.

Namun Kedatangan itu disambut kabiro Humas Setdaprov Sumbar Jasmanrizal.

Dalam orasinya, para “kuli tinta” itu menyampaikan 4 (empat) tuntutannya, diantaranya

1. Cabut Pergub No. 30 tahun 2018.

2. Stop kriminalisasi Pers.

3. Save Jurnalist Sumbar

4. Copot Kabiro Humas Setdaprov Sumbar.

Menanggapi tuntutan itu, Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal memberikan kesempatan kepada 5 orang utusan wartawan untuk bernegoisasi.

Disaat itu, diungkapkan Jasman,  Pergub Sumbar No.30 Tahun 2018 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kabiro Humas Pemprov Sumbar, bukan tanggung jawab Gubernur Sumbar.

Meskipun demikian, aspirasi ini tentunya harus ditampung terlebih dahulu untuk disampaikan kepada Gubernur.

Selanjutnya, setelah ada keputusannya maka perwakilan wartawan akan kami hubungi, paling lambat seminggu setelah ini, yakni Rabu 19 September 2018 mendatang, pintanya.

Ketua Umum Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Herman PD didampingi Ketua Harian Ismail Novendra dan sekjen Fizaski mengatakan, seharusnya humas pemprov Sumbar sebelum menerbitkan aturan tersebut melakukan kajian serta berkonsultasi dengan pihak terkait sehingga memberikan dampak positif terhadap semua pihak.

Menurutnya, Pergub No. 30/2018 telah mencederai demokrasi dan mengkriminalisasi para pelaku Usaha Media Kecil Mandiri (UMKM) pers dalam melakukan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta lainnya.

Untuk itu, Herman meminta kepada Gubernur Sumbar, agar dapat mempertimbangkan dan mencabut Pergub tersebut, tegasnya.

Sambungnya, apabila pada waktu yang dijanjikan tidak ada solusi, maka kami akan menempuh jalur hukum, ancamnya.

 

Real/Fh

 

Check Also

Dandim 0312/Padang Tanam pohon di Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka By pass Padang.

Padang (LN)–Kodim 0312/Padang. Menanam pohon itu mudah, yang sulit adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *