Home / ---- / Kasubag Humas DPRD Padang “Telanjangi” Wako Padang, Jegal Kerjasama Publikasi Gunakan Pergub

Kasubag Humas DPRD Padang “Telanjangi” Wako Padang, Jegal Kerjasama Publikasi Gunakan Pergub

Padang (LN)—HUT Kota Padang ke 350, yang jatuh 7 Agustus seharusnya menjadi hari berbahagia bagi masyarakat kota Padang.

Namun, kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh perusahaan pers (media) katagori kecil yang ada di Kota Padang, Sumbar.

Terjadinya hal itu, Karena ulah Kasubag Humas protokoler dan publikasi DPRD Padang yang arogan, serta menjegal Kerjasama Publikasi di DPRD Padang.

Dengan jabatan dan kekuasaan yang didapatnya  beberapa bulan lalu, sehingga se-enaknya memberlakukan aturan yang tidak pada tempatnya.

Untuk kerjasama publikasi, Kasubag Humas protokoler dan publikasi mempersyaratkan perusahaan pers (media) haruslah terverifikasi di dewan pers.

Padahal, di humas Setdako Padang ataupun OPD dilingkungan kota Padang tidak memberlakukan hal itu.

Terkait hal itu, Kasubag Humas protokoler dan publikasi DPRD Padang, Elfauzi ketika dikonfirmasi, Selasa (7/8) diruang kerjanya mencoba berdalih dan menggelak.

Sebagaimana dikatakan nya, “Media yang kerja sama di DPRD Padang harus terverifikasi di Dewan Pers (DP), apabila tidak maka tidak bisa dilakukan nya kerjasama. Bagi media yang tidak suka dengan aturan itu, Silahkan laporkan kepada atasan (Sekwan)”, tantangnya sambil berlalu.

Sikap dan ketentuan yang dibuat Kasubag Humas protokol dan publikasi sekwan DPRD Kota Padang itu sanggat janggal dan aneh.

Karena. untuk peraturan pemerintah kab/kota seyogyanya memakai Perwako/Perbup, bukan Pergub.

Dan apabila mengacu pada Pergub 30 tahun 2018 itu, maka ruang lingkup aturan hanya berlaku pada lingkungan humas setdaprov Sumbar saja.

Seperti terlihat pada Pasal 15, pada huruf J. Adanya perwakilan Wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Media Centre kantor Gubernur Sumbar;

Huruf k. Wartawan yang bertugas di Media Centre sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UKW (minimal wartawan muda). Untuk wartawan yang ditempatkan oleh media di Media Centre, paling lambat pada 1 Januari 2020 telah memiliki kompetensi UKW;

Dalam hal ini, pemberlakuan Pergub di lingkungan Sekwan DPRD Kota Padang tidaklah tepat karena tanpa ada payung hukum (Perwako).

Terindikasi, Kasubag Humas protokol dan publikasi sekwan DPRD  Kota Padang tidak paham dengan aturan.

Terkesan, Jabatan dan amanah yang diberikan kepadanya, dipergunakan untuk mempersulit perusahaan pers kecil lokal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah kab/kota.

Apa yang dilakukan Kasubag Humas protokol dan publikasi sekwan DPRD  Kota Padang sanggat bertentangan dengan visi misi Walikota Padang yang selalu ingin memajukan kota Padang serta menimbun kembangkan perusahan kecil/menengah.

Dari selentingan, yang bisa masuk untuk kerjasama hanyalah perusahaan pers (media) mampu memberikan kontribusi atau kroni kroni saja.

Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, media ini masih berupaya untuk melakukan konfirmasi dengan Sekwan DPRD Kota Padang. Tunggu berita selanjutnya.

 

#fit

Check Also

Penutupan Giat Florikultura 2019, Wawako Padang : Padang Siap Songsong PENAS Tani 2020

Padang (LN)—Acara Giat Florikultura Indonesia 2019, akhirnya secara resmi ditutup oleh wakil walikota Padang, Minggu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *