Home / ---- / Komisi IV DPRD Padang Bantu perjuangkan Kebutuhan Anak Syndrome

Komisi IV DPRD Padang Bantu perjuangkan Kebutuhan Anak Syndrome

PADANG (LN) –Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome (POTADS) Kota Padang mendatangi DPRD Kota Padang, Selasa (15/3). Kedatangan tersebut disambut oleh Komisi IV DPRD Padang yang membidangi Urusan Kesejahteraan Rakyat guna menyampaikan aspirasi mereka agar anak-anak down syndorome mendapat

Ketua POTADS Padang, Anita Ratnasari mengatakan, organisasi POTADS telah berdiri sejak 21 Maret 2015 dan berbagai kegiatan telah dilakukan. Sayangnya, sejauh ini belum ada perhatian pemerintah sama sekali.

“Selama setahun menaungi anak-anak down syndrome atau kelainan pada kromosom 21, kami hanya berjalan sebagai organisasi berbagai perlombaan seperti pada Juni dan Desember 2015. Namun, mereka sering terkendala dalam pendanaan.

“Kami berharap pemerintah turut membantu POTADS dalam masalah anggaran. Karena, penderita down syndrome ini juga dapat membanggakan Kota Padang sebab mereka juga mempunyai kreatifitas,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, seharusnya pemerintah mendukung keberadaan organisasi itu selama memiliki badan hukum karena menyangkut pengoptimalan kemampuan anak-anak down syndrome di Kota Padang, tegasnya.

Lanjut, Ia menyarankan POTADS segera membuat proposal yang ditujukan pada Pemerintah Kota Padang, kemudian melengkapi surat-surat dan harus mendaftar terlebih dahulu pada Kesbangpol untuk legal suatu organisasi.

“Setiap program yang akan dilaksanakan agar dapat dianggarkan dana khusus untuk organisasi itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Nanti dananya kan bisa dititipkan di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial setempat,” ujar Wahyu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar menambahkan, dalam mewujudkan program POTADS , perlu adanya dukungan penuh dari  pemerintah dan masyarakat, Ia juga akan mendukung hal ini karena anak-anak itu memang harus mendapatkan perhatian lebih supaya nantinya tidak terkucilkan di tengah masyarakat.

Anggota Komisi IV Maidestal Hari Mahesa menyampaikan, jika memang tidak bisa hibah langsung, tentu nantinya  dana tersebut bisa disisipkan di dinas-dinas terkait untuk  APBD 2017. “Nanti diusahakan dapat masuk dalam anggaran perubahan tahun ini,” ungkapnya.(Aad)

 

Check Also

Ganti Perusahaan untuk “Kelabui Publik”, Proyek Gedung Kebudayaan Sumbar Terindikasi “Dimonopoli”

Padang (LN)—Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (GKSB) memiliki kompleks gedung yang berfungsi sebagai tempat pameran,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *