Home / ---- / KPU Sumbar Lakukan Evaluasi Pilkada 2015

KPU Sumbar Lakukan Evaluasi Pilkada 2015

PADANG (LN)— Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mela­ku­kan evaluasi pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, guna bisa memberikan rekomendasi terkait revisi UU pilkada (PKPU). Seluruh aturan yang se­mestinya ber­kaitan dengan temuan implementasi di lapangan serta masalah-masalah yang muncul akibat ketidakpastian aturan akan digali secara dalam.

Sebagaimana dikatakan, Komisioner KPU Sum­bar Muftie Syarfie, Dari hasil evaluasi ini akan diberikan sebagai rekomendasi untuk KPU RI.

KPU akan melakukan ka­jian-kajian berdasarkan em­piris (pengalaman) pelak­sanaan Pilkada 9 Desember 2015. Pihaknya juga akan membedah aturan yang se­mestinya ber­kaitan dengan temuan implementasi di lapangan, serta masalah-masalah yang muncul akibat ketidakpastian aturan itu.

Kemudian, ada juga atu­ran sudah dilaksanakan te­tapi pemahaman pada ting­kat bawah seperti KPPS dan PPS cukup merumitkan dalam sisi administrasi, sehingga menyulitkan KPU untuk meng­himpun atau mencari feedback dari pe­laksanaan aturan. Salah satu contoh, daftar pemilih yang banyak kategorinya yakni DPT, DPTb 1, DPTb 2, sehingga me­repotkan bagi anggota.

“Misalnya, orang yang masuk dalam DPTb 1 ada­lah orang yang tidak ter­daftar dalam DPT, dan ba­nyak kasus yang terjadi di bawah bahwa ada yang tidak mengisi DPTb 1 atau men­campur adukkan dengan DPTb 2. Hal seperti ini yang menyulitkan kami, jika akan menjadikan itu bahan bukti di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada perkara,” jelasnya.

Hal tersebut me­nu­rut­nya bukan karena atu­ran­nya, tapi waktu yang di­perlukan untuk melakukan sosialisasi tentang kategori-kategori daftar pemilih yang selalu tidak cukup karena selain dari jumlah KPPSnya banyak, biaya Bimtek cukup tinggi, dan apalagi waktu yang tersedia sangat pasif.

“Kemudian, kekuatan dari KPU adalah admi­nis­trasi dan informasi ke­pe­miluan itu sendiri namun kadang-kadang pada admi­nistrasi KPU juga ke­te­teran ketika aturan yang ter­lalu jelimek yang meng­haruskan kami membuat administrasi sedemikian rupa,” ulasnya.

Untuk itu, ke depan ia berharap dengan penyem­purnaan Undang-undang ke de­pannya ada hal-hal yang memang ber­dasarkan em­piris penyelenggara bukan hanya kemauan politik ter­tentu yang dinilai me­nyu­litkan pihaknya. Kemudian, m­i­salnya aturan yang ada namun kewenangan alat kontrolnya tidak berada pada KPU.

Terkait sanksi untuk para penyelenggara tingkat bawah seperti PPK atau PPS yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan, ia me­ngatakan untuk pemberian sangsi agak rumit karena ada beberapa persoalan. Di­an­taranya pada saat re­krui­t­men ke­terbatasan SDM, syarat usia anggota, keter­batasan referensi dan be­berapa hal lainnya.

“Kemudian per­sya­ra­tan­­nya, kenapa tidak mem­benarkan mahasiswa di­bidang ilmu yang ada tapi masalahnya terganjal pada usia,” pungkasnya. (h/rin/LN)

Check Also

Ganti Perusahaan untuk “Kelabui Publik”, Proyek Gedung Kebudayaan Sumbar Terindikasi “Dimonopoli”

Padang (LN)—Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (GKSB) memiliki kompleks gedung yang berfungsi sebagai tempat pameran,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *