Home / ---- / KUA PPAS Perubahan APBD Kota Padang TA.2016 Disahkan, Pendapatan Daerah Turun Rp178 Milyar

KUA PPAS Perubahan APBD Kota Padang TA.2016 Disahkan, Pendapatan Daerah Turun Rp178 Milyar

PADANG (LN)– Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Kota Padang tahun 2016 di sahkan.

Pengesahan dilakukan dalam agenda rapat Paripurna yang digelar di DPRD Padang, kemarin (19/9). Dalam kesempatan itu, Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menyampaikan, Dalam KUA PPAS tersebut terlihat pendapatan daerah turun lebih dari Rp. 178 milyar.

Penurunan ini disebabkan turunya pendapatan dari dana perimbangan secara signifikan, yakni sebesar Rp. 200 milyar. Dana perimbangan yang semula Rp. 1,582 triliun turun menjadi Rp. 1,382 triliun. Dana perimbangan yang bersumber dari APBN, terdiri dari dana Alokasi dan Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Sementara, untuk pendapatan lainnya seperti pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sebesar Rp. 3 milyar. Pada APD 2016 sebesar Rp 475 milyar lebih, diperintahkan mengalami Rp 478 milyar. Begitupun pendapatan lain yang sah 146 milyar, hal ini sesuai dengan hasil pembahasan panitia anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan KUA PPAS, ungkapnya.

Seiring dengan pendapatan, belanja daerah juga mengalami pengurangan. Belanja pada APBD 2016 sebesar Rp 2,546 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 2, 379 atau sekitar Rp 168 milyar. Penurunan terjadi pada belanja tidak langsung sebesar 134,7 milyar.
Belanja tidak lansung yang semula Rp 1,369 triliun menjadi Rp 1,234 triliun. Lalu belanja lansung semula Rp 1,177 menjadi Rp 1,144.

Sementara pandangan akhir fraksi- Fraksi disampaikan oleh fraksi Hanura melalui juru bicara Zaharman mengatakan, perlu dilakukan penataan ulang beberapa primer dari segala dinas. Sumber dana dan jumlah anggaran harus jelas kedepannya. Perlu memangkas yang belum prioritas.

Senada, juru bicara dari fraksi PAN, Amril Amin menegaskan, SKPD mesti mengoptimalkan anggaran, jangan sampai mengubah kinerja walaupun ada penurunan pendapatan, katanya.

Wakil Walikota Padang, Emzalmi mengatakan penurunan tersebut disebabkan penurunan target penerimaan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu, penurunan dana alokasi khusus tahun 2016. “Penurunan dana bagi hasil pajak dari provinsi diimbangi oleh bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya,”ungkap Emzalmi dalam pidatonya (senin,19/9).

Untuk itu, katanya, belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan. Seperti penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan nonpajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan. Penting memperhatikan kecukupan anggaran sehingga dalam implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.(*)

Check Also

BWS Sumatera V Padang Bangun Batu Bronjong, Atasi Persoalan Longsor Sei. Suliti Solok Selatan

Solsel (LN)–BWS Sumatera V Padang Bangun batu Bronjong untuk atasi Persoalan Longsor Sei. Suliti Solok …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *