Home / ---- / Nasrul Abit Berikan Solusi Bagi Masyarakat Petani Mentawai, Kembangkan Komoditas Unggulan dengan Teknologi

Nasrul Abit Berikan Solusi Bagi Masyarakat Petani Mentawai, Kembangkan Komoditas Unggulan dengan Teknologi

Tuapejat (LN)— Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak hanya kaya dengan hasil lautnya, tapi juga kaya dengan hasil pertanian, seperti rotan, pisang, cengkeh, pinang, dan kelapa, melimpah di Bumi Sikerei itu. Namun, nilai jual komoditas itu sangat rendah.

Hal itu disampaikan warga Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Laban (54) kepada calon Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di dusun itu, Sabtu (21/11) lalu.

“Inilah nasib kami, Pak Nasrul. Mentawai susah maju. Ditanam pisang, pisang murah. Ditanam pinang, pinang murah. Begitu juga cengkeh. Jika dijual keluar mahal di ongkos, Pak, padahal produksi pisang kami melimpah di sini,” tuturnya.

Dia meminta Nasrul Abit mencarikan solusi atas persoalan itu jika terpilih menjadi Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan ke depan setiap daerah di Mentawai harus ditentukan komoditas unggulannya. Hal ini dilakukan agar pengembangan sektor ini bisa terfokus.

Menurutnya, komoditas pertanian Mentawai harus dikembangkan menjadi bahan bernilai guna. Caranya ialah dengan memanfaatkan teknologi atau dikelola dalam jumlah besar.

“Kami ingin ada komoditas yang bisa dikembangkan, seperti pisang. Kita bisa bangun pabrik pengolahan pisang. Jadi, pisang tidak dijual per tandan lagi. Pisang kita olah agar tidak berat di ongkos. Pisang bisa diolah menjadi keripik atau yang lainnya,” ujarnya.

Jika terpilih menjadi gubernur, kata Nasrul Abit, hal pertama yang ia lakukan ialah menjalin kerja sama dengan Pemkab Mentawai. Kerja sama itu dilakukan agar pemprov bisa masuk untuk menuntaskan persoalan Mentawai.

“Gubernur dan bupati harus sejalan. Harus ada sinkronisasi sehingga kita bisa tuntaskan masalah bersama-sama, termasuk pemerintah pusat,” ucapnya.

Nasrul Abit menuturkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi untuk mengeluarkan Mentawai dari status daerah tertinggal. Ia menyebut ada enam kriteria dengan 27 indikator yang harus dibenahi bila suatu daerah ingin keluar dari status tertinggal.

“APBD kabupaten yang sangat terbatas dipastikan tidak akan bisa ‘meng-upgrade’ semua indikator itu. Karenanya, butuh sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ucapnya.

#rel

Check Also

BPPW Sumbar Bersinergi dengan Pers, Dorong Percepatan Pembangunan di Sumbar

Padang (LN)—BPPW Sumbar Bersinergi dengan Pers, Dorong Percepatan Pembangunan di Sumbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *