Home / ---- / Sempat Tertunda, Kini 4 Ranperda Inisiatif DPRD Padang Mulai Dibahas

Sempat Tertunda, Kini 4 Ranperda Inisiatif DPRD Padang Mulai Dibahas

Padang (LN)–Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), hingga kini ini masih dalam tahap pembahasan yang sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan akibat adanya beberapa pembahasan agenda yang bersifat mendesak.
“Keempat Ranperda dibahas beberapa pihak pengusul diantaranya  komisi DPRD yakni I hingga IV dengan pihak pembuat Naskah Akademik (NA) dan pakar hukum,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Faisal Nasir di Padang, Rabu (14/9) di Padang
Menurutnya, pembahasan yang saat ini dilakukan ialah pembahasan pasal demi pasal dari keempat Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang Keamanan Pangan, Ranperda tentang Perlindungan Biota Laut dan Ranperda tentang Pariwisata.
“Setelah selesai nantinya baru dikirimkan pengusul ke Bapemperda, kemudian baru diteruskan ke pimpinan DPRD untuk difasilitasi gubernur,” ujarnya.
Ia memperkirakan pembahasan dengan pihak pembuat NA dan pakar hukum terkait akan selesai dalam minggu ini maksimal Jumat (16/9) atau Sabtu (17/9).
Ia menyampaikan seharusnya sesuai agenda Badan Musyawarah (Bamus), pembahasan itu telah selesai pada Sabtu (10/9), namun diperpanjang karena dinilai masih ada kekurangan dalam pasal demi pasal sehingga perlu pula melibatkan bagian hukum pemerintah setempat.
“Kami tentu berharap dapat segera selesai, apalagi sekarang sudah September, namun perda yang disahkan di DPRD Padang baru satu pada Selasa (6/9) yakni Perda Izin Gangguan,” ujarnya.
Apalagi agenda yang terjadwal beberapa waktu ke depan cukup banyak termasuk pembahasan APBD 2017 dan APBD Perubahan 2016.
“Untuk APBD Perubahan 2016 akan dilaksanakan paripurna pada Senin (19/9). Tentu akan membuat pembahasan lain kembali tertunda. Kami akan mendahulukan yang jadi prioritas,” jelasnya.
Sementara terkait dua Ranperda lain yang merupakan usulan pemkot dan masih belum disahkan yakni Ranperda nomor 23 tahun 2012 tentang rumah kos dan Ranperda tentang pohon pelindung, ia menyampaikan prosesnya tertunda karena masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumbar.
Menurutnya, sebenarnya fasilitas gubernur hanya dalam jangka waktu 15 hari, namun hingga saat ini bahkan telah berbulan-bulan belum ada rekomendasi dari gubernur dengan alasan banyaknya Perda yang masuk dan diproses.
“Jadi untuk dua Ranperda itu masih menunggu gubernur,” ujarnya.
Sementara pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Edi Indrizal menilai perlu keseriusan dan peningkatan pembentukan perda inisiatif DPRD Kota Padang sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat.
“Memang sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah, tentu akan ada perdanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan selama ini banyak contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan membutuhkan perda inisiatif, namun tidak ada realisasinya dan hal tersebut nihil.
Terkait hal itu, menurutnya, DPRD harus banyak diskusi hal-hal substantif dengan menyerap aspirasi masyarakat dan memahami masalah dari berbagai pemangku kepentingan dan mengetahui isu-isu terbaru agar ada wujud nyata dari pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat. (*)

Check Also

BWS Sumatera V Padang Bangun Batu Bronjong, Atasi Persoalan Longsor Sei. Suliti Solok Selatan

Solsel (LN)–BWS Sumatera V Padang Bangun batu Bronjong untuk atasi Persoalan Longsor Sei. Suliti Solok …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *