Home / ---- / Sorot Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Gubernur dan OPD, LSM PERAN Ungkap “Pembayaran Tidak Sesuai Fakta”

Sorot Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Gubernur dan OPD, LSM PERAN Ungkap “Pembayaran Tidak Sesuai Fakta”

Padang (LN)—Sorotan DPRD Sumbar terkait perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Gubernur Sumbar bersama beberapa OPD yang menghabiskan dana sekitar Rp60 milyar mendapat dukungan dari LSM PERAN.

Gubernur dan OPD harus transparan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca berita sebelumnya :

> Rp60 Milyar APBD Sumbar Habis untuk Perjalanan Dinas Gubernur Keluar Negeri, DPRD Pertanyakan Hasilnya

Memberikan penjelasan, sasaran dan tujuan dilakukan perjalanan tersebut, saran Ketua LSM PERAN Anif Bakri ketika diminta pendapatnya, Rabu (3/7/2019).

Jangan sampai ada asumsi dari masyarakat Sumbar, bahwa perjalanan dinas ke luar negeri itu hanya sebagai modus untuk menghamburkan APBD namun sebetulnya hanya untuk kepentingan pribadi para pejabat/kelompok tertentu, tegasnya.

Dijelaskan Anif, Berdasarkan dari sumber yang dimiliki LSM PERAN, diketahui ternyata pembayaran uang harian perjalanan dinas ke luar negeri pada beberapa OPD tidak sesuai dengan faktanya.

Seperti halnya yang terjadi pada Dinas Pariwisata Sumbar, untuk Menghadiri acara The 28th Seoul International Sourcing Fair sekaligus Promosi dan Pengembangan UKM Kerajinan Unggulan, Pariwisata, Seni dan Budaya serta Peluang Investasi Indonesia di Seoul Korea Selatan.

Salah seorang pejabat di OPD tersebut , berinisial “OY” melakukan perjalan dinas terhitung sejak 20-26 Maret 2018 atau selama 7 hari dengan jatah uang harian sebesar Rp4.498.000.

Semestinya OY menerima sebesar Rp28.792.320, namun kenyataannya dana yang diterimanya sebesar Rp31.491.600 sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.699.280.

Selain dinas Pariwisata Sumbar, ada beberapa OPD lainnya yang kasusnya sama dengan diatas diantaranya Disnakertrans, BAPPEDA, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Perekonomian dan Dinas PUPR.

Dan sebagai lembaga kontrol, maka LSM PERAN akan mengusut hal tersebut. Jika ada ditemukan indikasi tindak pidana korupsi maka LSM PERAN tidak akan sungkan sungkan melaporkan kepada aparat hukum, ingatnya.

 

#fit/jon

 

Check Also

Penutupan Giat Florikultura 2019, Wawako Padang : Padang Siap Songsong PENAS Tani 2020

Padang (LN)—Acara Giat Florikultura Indonesia 2019, akhirnya secara resmi ditutup oleh wakil walikota Padang, Minggu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *