Home / ---- / UKPBJ Padang Bekerja Profesional Menurut Prosedur, Tidak Sesuai Ajukan Hak Sanggah

UKPBJ Padang Bekerja Profesional Menurut Prosedur, Tidak Sesuai Ajukan Hak Sanggah

Padang (LN)—Unit pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Kota Padang dalam bekerja selalu mengedepankan profesionalisme, dengan mengacu pada aturan yang ada.

UKPBJ Padang memiliki beberapa kelompok kerja (Pokja) yang bertugas melakukan lelang pengadaan barang/jasa dan konsultan yang berasal seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang.

Di UKPBJ Padang ada 5 Pokja, yang dibagi menjadi 3 Pokja untuk pengadaan barang/jasa dan 2 Pokja untuk konsultan.

Dalam hal ini, Anggota Pokja UKPBJ Padang haruslah memiliki Integritas serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja.

Hal itu disampaikan Kabag UKPBJ Padang Novalino saat dikonfirmasi media kemarin, di Padang.

Terkait dengan adanya gonjang ganjing pada paket lelang pematangan lahan senilai Rp17 milyar, Kabag UKPBJ Padang Novalino sangat menyesalkan terjadinya hal itu.

Dikatakan Novalindo, “Untuk paket lelang pematangan lahan, pokja belum menetapkan perusahaan/peserta pemenang.

Akan tetapi beberapa peserta sudah menuding Pokja dengan alasan yang tidak jelas, sesal Novalino.

Lebih jauh dijelaskannya, Apabila ada hal yang tidak sesuai pada saat lelang tersebut, maka peserta diberikan hak untuk mengajukan sanggahan..

Selain itu, pada saat dilakukannya aawizing peserta juga bisa mengajukan pertanyaan atau lainnya.

Namun semua itu tidak digunakan oleh peserta. Dan sekarang, tiba tiba menyerang Pokja dengan tudingan yang tidak mendasar, ucapnya heran.

Sambungnya lagi, sedangkan terjadinya tender diulang, disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana diatur pada Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51, jelas Novalino.

Diantaranya, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.

Atau, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran serta ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; jelasnya.

Artinya, dilakukannya tender ulang merupakan hal yang wajar dan jangan disalah tafsirkan dengan hal negatif, sarannya.

#fit

Check Also

Pembagunan Cekdam di Kec. Pauh Tuntas, Kecemasan Masyarakat Terjadinya Banjir Mulai Sirna

Padang (LN)—Dinas PUPR Padang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) terus berupaya membenahi infrastruktur pengairan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *