Home / ---- / Wako Bukittinggi Dinilai “Omdo” Imbas DKK “Mandul”, Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh Labrak K3

Wako Bukittinggi Dinilai “Omdo” Imbas DKK “Mandul”, Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh Labrak K3

Bukittinggi (LN)—Walikota Bukittinggi dinilai “omong doang” (Omdo) dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi warganya.

Alasannya, Dinas kesehatan kota (DKK)  sebagai ujung tombak dalam melaksanakan program kesehatan dan keselamatan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,

Komitmen terhadap aturan perundang undangan dan dokumen pelaksanaan teknis sanggat diragukan.

Pada Pembangunan Puskesmas Tiga Belas kota Bukittinggi, Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) terkesan merestui pekerjaan yang tidak menggunakan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang jelas jelas sudah diaturan UU No.1 tahun 1970 , Permenaker No.5 tahun 2018 serta dokumen Kerangka acuan kerja (KAK)

Baca berita sebelumnya, klik disini.

Kuat dugaan adanya konspirasi, sehingga PPK yang seyogyanya bertindak tegas dalam penegakan aturan namun malah menjadi “mandul” tidak bisa berbuat apa apa.

Dicurigai, adanya aliran dana berupa komitmen fee kepada pejabat terkait.

Bahkan, ketika media ini melakukan konfirmasi Rabu (11/12) kepada PPK Pembangunan Puskesmas Tiga Belas kota Bukittinggi Mardison ke nomor hp 0812619172xx melalui WA/SMS tidak menanggapi/menjawab, bahkan langsung memblokir pesan tersebut.

Terkait hal itu, LMR RI Sumbar ketika diminta tanggapannya merasa geram dan berang, Minggu (22/12).

Ketua LMR RI Sumbar, Sutan Hendy meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas persoalan ini.

Rekening tabungan pejabat yang terkait dengan proyek tersebut harus diperiksa, pintanya.

Dikatakannya, Perlu disadari oleh pejabat tersebut, bahwa pembangunan puskesmas tiga belas Bukittinggi itu berasal dari uang masyarakat/rakyat, bukan milik pribadi.

Jangan sampai uang rakyat ini dijadikan ladang untuk meraup keuntungan, dengan cara kongkalingkong, ingatnya

Untuk mengantisipasi hal itu, maka masyarakat/rakyat berhak mengawasi serta mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan tersebut, terang Hendy.

Dikatakannya, LMR RI Sumbar masih mendalami persoalan ini. Apabila ditemukannya adanya indikasi penyimpangan yang berdampak terhadap kerugian negara, maka LMR RI Sumbar tidak akan segan segan untuk melaporkannya.

#tim

Check Also

Bobot Proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor PN Padang Minus, PT. LPI Terancam Kena SP-1

Padang (LN)—PT. LAGA PRATAMA INTERINDO (LPI) terancam mendapatkan Surat Peringatan pertama (SP.1) oleh Pengadilan negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *